ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI TANAH WAKAF (STUDI KASUS DI DESA PANCUR KECAMATAN MAYONG KABUPATEN JEPARA)

Skripsi ini adalah hasil dari penelitian lapangan yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tanah Wakaf (studi kasus di desa pancur kecamatan mayong kabupaten jepara) dengan rumusan masalah sebagai berikut: Pertama, Bagaimana praktek jual beli tanah wakaf di desa Pancur Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara?, Kedua, Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli tanah wakaf di desa Pancur Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara?, Ketiga, Bagaimana status wakaf dalam hukum Islam di desa Pancur Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara? Data dalam penelitian ini dengan tekhnik observasi, wawancara, dan telaahpustaka, kemudian data dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif dan dikumpulkan dengan menggunakan pola pikir induktif untuk mendapat kesimpulan yang umum yang dianalisis menggunakan Hukum Islam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan jual beli tanah wakaf di desa pancur kecamatan mayong kabupaten Jepara akad jual belinya menurut pendapat ulama Hanabilah (Hambali) ialah diperbolehkan karena bertujuan untuk hal yang lebih maslahah. Penjualan tanah wakaf tersebut telah sesuai prosedur yang berlaku guna untuk mencapai tujuan wakaf yang lebih baik dan produktif untuk kemaslahatan umat manusia. Status wakaf di Desa Pancur Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara dalam Hukum Islam ialah wakaf khairi, yaitu secara jelas untuk kepentingan agama (keagamaan) atau kemasyarakatan yaitu untuk keperluan pembangunan Mushola. Sejalan dengan kesimpulan di atas, disarankan agar Nazhir/ Pengurus Mushola sebagai tokoh masyarakat harus menjelaskan kepada masyarakat bahwa banyak beragam pendapat Ulama baik yang melarang maupun memperbolehkan penjualan tanah wakaf. Jangan sampai karena perbedaan pendapat dari imam madzab menjadi perpecahan masyarakat. Kantor Urusan Agama, Kementerian Agama dan Badan Wakaf Indonesia seharusnya lebih antusias dalam menangani pengawasan dalam hal pengelolaan harta wakaf dan perkembangan wakaf di Indonesia terutama dalam hal perubahan status wakaf termasuk penjualanannya karena masih banyak ditemukan dipelosok desa perwakafan yang tidak di legalkan pemerintah