KEKUATAN HUKUM DARI PENETAPAN PENGADILAN AGAMA TENTANG PERMOHONAN PERUBAHAN BIODATA (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA KUDUS)

Skripsi ini adalah hasil penelitian tentang permohonan perubahan biodata di Pengadilan Agama Kudus . Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang bagaimana kewenangan dari Pengadilan Agama khususnya di Pengadilan Agama Kudus dan bagaimana kekuatan hukum dari penetapan Pengadilan Agama Kudus mengenai permohonan perubahan biodata. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber primernya berupa wawancara dan sumber sekundernya berupa Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 ditambah dengan kajian pustaka yang menyangkut tentang kewenangan Pengadilan Agama, teknik pengumpulan data melalui interview atau wawancara dan dokumentasi. Wawancara dengan hakim mengenai kewenangan mengubah biodata dan dokumentasi yang berupa penetapan dari Pengadilan Agama Kudus dan juga kajian pustaka yang selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis yang mengemukakan teori atau dalil – dalil yang bersifat umum tentang kewenangan Pengadilan Agama dan juga tentang pencatatan perkawinan. Sedangkan teknik analisis yang digunakan adalah metode analisis data kualitatif bersifat induktif. Adapun hasil penelitian menunjukan bahwa Pengadilan Agama berwenang mengadili permohonan perubahan biodata akta nikah berdasarkan pada Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah Pasal 34 dengan dikaji secara pertimbangan filosofis, yuridis, dan sosiologis. Kekuatan hukum dari penetapan hakim dalam permohonan perubahan biodata adalah bersifat mengikat semua pihak, bersifat pembuktian yang berbentuk sebuah akta otentik untuk dijadikan dasar pembuatan akta nikah baru dan juga bersifat kekuatan eksekutorial berupa perintah kepada Pegawai Pencatat Nikah untuk mengubah biodata pemohon sesuai dengan isi penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama