Perjanjian kerja merupakan suatu bentuk hubungan hukum antara pekerja dengan pengusaha. Perjanjian kerja dibuat oleh perusahaan yang mengatur hak dan kewajiban yang harus dipenuhi antara buruh dan pengusaha dengan berpedoman pada pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai perjanjian. Apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi atau lalai sehingga berakibat ruginya pihak yang lain maka pihak yang melakukan wanprestasi tersebut harus mempertanggung jawabkan kelalaiannya tersebut sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan oleh kedua belah pihak. Skripsi ini memuat rumusan masalah: “Apakah Kasir Telah Bertanggung Jawab Terhadap Kerugian Akibat Kelalaian Dalam Penerimaan Pembayaran Di Swalayan Sim Jaya Abadi Kecamatan ...
Perkembangan dan pertumbuhan koperasi di Indonesia selama ini belum sepenuhnya menunjukkan perananny...
Sesuai dengan judulnya, penelitian ini mencoba untuk mengungkapkan bagaimana para warga masyarakat d...
Perjanjian dibuat para pihak sebagai dasar hubungan hukum tentang kesepakatan yang telah disetujui, ...
Salah satu Koperasi yang ada di Kalimantan Barat khususnya di Kota Pontianak yaitu Koperasi Karyawan...
Sebagaimana halnya perjanjian pada umumnya, demikian pula pada perjanjian pengiriman barang telah te...
Berdasarkan Pasal 186 UULLAJ menyatakan bahwa perusahaan angkutan umum wajib mengangkut orang dan/at...
Skripsi yang berjudul “ TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH TERHADAP AKSEPTOR KELUARGA BERENCANA YANG MENGALAM...
Penulisan hukum yang berjudul Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Perjanjian Sewa Alat Berat (Studi Di D...
Sarana transportasi merupakan faktor penting dalam mewujudkan proses keseimbangan kemajuan dan ekono...
Salah satu perjanjian yang sering ada dalam kehidupan masyarakat masa kini, khususnya di Desa Balai ...
Permasalahan hukum di Indonesia hampir mencakup keseluruhan bidang kehidupan manusia dan masyarakat,...
Perjanjian jual beli adalah suatu bentuk perjanjian yang melahirkan kewajiban dalam bentuk penyeraha...
Skripsi yang berjudul “TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN EKSPEDISI DALAM PENGANGKUTAN BARANG MEBEL JIKA TERJ...
Perlindungan adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau ap...
BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara yang bertujua...
Perkembangan dan pertumbuhan koperasi di Indonesia selama ini belum sepenuhnya menunjukkan perananny...
Sesuai dengan judulnya, penelitian ini mencoba untuk mengungkapkan bagaimana para warga masyarakat d...
Perjanjian dibuat para pihak sebagai dasar hubungan hukum tentang kesepakatan yang telah disetujui, ...
Salah satu Koperasi yang ada di Kalimantan Barat khususnya di Kota Pontianak yaitu Koperasi Karyawan...
Sebagaimana halnya perjanjian pada umumnya, demikian pula pada perjanjian pengiriman barang telah te...
Berdasarkan Pasal 186 UULLAJ menyatakan bahwa perusahaan angkutan umum wajib mengangkut orang dan/at...
Skripsi yang berjudul “ TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH TERHADAP AKSEPTOR KELUARGA BERENCANA YANG MENGALAM...
Penulisan hukum yang berjudul Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Perjanjian Sewa Alat Berat (Studi Di D...
Sarana transportasi merupakan faktor penting dalam mewujudkan proses keseimbangan kemajuan dan ekono...
Salah satu perjanjian yang sering ada dalam kehidupan masyarakat masa kini, khususnya di Desa Balai ...
Permasalahan hukum di Indonesia hampir mencakup keseluruhan bidang kehidupan manusia dan masyarakat,...
Perjanjian jual beli adalah suatu bentuk perjanjian yang melahirkan kewajiban dalam bentuk penyeraha...
Skripsi yang berjudul “TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN EKSPEDISI DALAM PENGANGKUTAN BARANG MEBEL JIKA TERJ...
Perlindungan adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau ap...
BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara yang bertujua...
Perkembangan dan pertumbuhan koperasi di Indonesia selama ini belum sepenuhnya menunjukkan perananny...
Sesuai dengan judulnya, penelitian ini mencoba untuk mengungkapkan bagaimana para warga masyarakat d...
Perjanjian dibuat para pihak sebagai dasar hubungan hukum tentang kesepakatan yang telah disetujui, ...