PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN PASAL 21 AYAT (2) HURUF D UU NO. 5 TAHUN 1990 TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEM DALAM KAITANNYA DENGAN PENGGUNAAN PARUHENGGANG BADAK PADA PAKAIAN KREASI ADAT SUKU DAYAK DI KOTAPONTIANAK

Upaya pengawasan terhadap pelaksanaan Pasal 21 ayat (2) huruf d UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem dalam kaitannya dengan penggunaan paruh Enggang Badak pada pakaian kreasi adat suku Dayak di kota Pontianak nyatanya masih belum terlaksana. Pihak yang berwenang dalam hal ini khususnya Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kal-Bar dan Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat (SPORC) Brigade Bekantan Kal-Bar maupun lembaga konservasi seperti World Widelife Fund (WWF) Indonesia Program Kal-Bar, hingga saat ini diketahui belum mendalami permasalahan yang berkaitan dengan pemanfaatan paruh Enggang Badak untuk kebutuhan budaya suku Dayak di kota Pontianak, sehingga menyebabkan pemanfaatannya secara tidak lestari menjadi ancaman tersendiri bagi populasi burung Enggang Badak di alam bebas. Kenyataan tersebut juga dipengaruhi oleh jumlah aparat penegak hukum yang tidak sebanding dengan luas wilayah Kal-Bar yang harus diberikan pengawasan. Tidak adanya sosialisasi atau penyuluhan secara khusus dari aparat penegak hukum yang berwenang kepada masyarakat Dayak yang terkait, menjadi suatu alasan penggunaan paruh Enggang Badak masih dipertahankan hingga dikomersilkan untuk kepentingan budaya yang notabene tidak ada keharusan untuk menggunakan paruh Enggang asli. Hal tersebut diperparah dengan kenyataan bahwa yang memanfaatkan paruh Enggang sebagai bagian dari pakaian kreasi adat tidak hanya oleh sub suku Dayak asli yang memiliki kebudayaan tersebut, tetapi juga oleh sub-sub suku Dayak lainnya sehingga pengawasan terhadap pelaksanaan Pasal 21 Ayat (2) huruf d UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem dalam kaitannya dengan penggunaan paruh Enggang Badak pada pakaian kreasi adat suku Dayak di kota Pontianakbelum sepenuhnya maksimal karena minimnya pengawasan aparat penegak hukum khususnya yang bersinggungan langsung dengan kebudayaan masyarakat lokal, terbatasnya jumlah aparat penegak hukum yang tidak sebanding dengan luas wilayah yang harus diberikan pengawasan dan adanya persepsi masyarakat yang mengharuskan pemanfaatan bagian daripada satwa liar (paruh burung Enggang Badak) dilindungi sebagai bagian dari item pakaian kreasi adat mereka. Perwujudan negara hukum di Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) perubahan ketiga, yakni pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa, “Negara Indonesia adalah negara hukum”, nampak jelas dalam setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia yang selalu bersentuhan dengan hukum, di mana hal tersebut dengan jelas dapat diketahui melalui berbagai peraturan perundang-undangan sampai dengan peraturan pelaksana yang mengaturnya, tak terkecuali peraturan perundang-undangan terkait Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990. Hukum pada dasarnya adalah alat untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Masyarakat dalam suatu negara perlu diberi rambu-rambu, tidak saja tentang bagaimana cara berinteraksi antara sesama manusia dalam kelompok masyarakat, tetapi juga antara manusia dengan sumber daya alam yang ada dalam penguasaan negara, dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebagaimana termuat dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa, “Bumi, air, dan kekayaan alam lainnya dikuasai oleh negara untuk dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat Menyadari akan pentingnya ketersediaan sumber daya alam dan keseimbangan ekosistem sebagai penopang kehidupan bagi semua makhluk hidup di bumi, maka berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1978, Indonesia telah secara sah meratifikasi suatu konvensi internasional mengenai perdagangan flora dan fauna yang terancam punah/CITES (Convention on International Trade in Endagered Species of Wild Fauna and Flora) dengan sasaran terjaminnya pemanfaatan secara lestari dan seimbang keanekaragaman flora dan fauna untuk kepentingan perdagangan melalui kerja sama internasional. Oleh karena itu, Indonesia sebagai negara yang telah meratifikasi CITES harus tunduk pada ketentuan yang telah diatur CITES dan ikut serta secara aktif mengatur perdagangan flora dan fauna. Sehingga, dibentuk dan diberlakukanlah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem yang merupakan landasan hukum dalam mengupayakan perlindungan dan pelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistem di Indonesia secara menyeluruh. Lingkungan hidup yang kompleks harus dilihat secara utuh dan sistematik agar tampak semua komponen dan fungsi masing-masing karena semua komponen kehidupan itu saling berinteraksi satu dengan yang lain, saling mempengaruhi, dan saling terkait. Tanpa manusia, pada dasarnya organisme lain dan lingkungannya dapat berubah secara alami, dengan bercirikan keajegan, keselarasan, dan keseimbangan. Sehingga perilaku manusia yang eksploitatif, destruktif dan tidak peduli dengan alam akan mengakibatkan terganggunya keseimbangan ekosistem sebagaimana telah banyak terjadi beberapa tahun belakangan ini. Aktivitas eksploitasi (perburuan untuk diperdagangkan) terhadap keanekaragaman hayati khususnya fauna terus-menerus menunjukkan peningkatan terutama pada satwa yang menjadi maskot (fauna identitas) ibukota Pontianak yaitu burung Enggang yang dalam bahasa inggris dikenal dengan istilah Hornbill. Berdasarkan data yang diperoleh dari Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat (SPORC) Brigade Bekantan Kal-Bar, yakni mengenai data penanganan kasus tindak pidana di bidang tumbuhan dan satwa liar pada tahun 2012 – 2016, diketahui sebanyak 330 paruh burung Enggang, 5 kepala burung Enggangdan 34 gram potongan paruh burung Enggang telah berhasil disita dan dijadikan alat bukti dari enam kasus yang telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat. Kata Kunci : Pengawasan, Pasal 21 Ayat (2) Huruf D UU No. 5 Tahun 1990, Paruh Enggang Badak, Pakaian Kreasi Adat Suku Dayak