NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA PADA PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH TAHUN 2015 (Studi di Kecamatan Tatapaan Kabupaten Minahasa Selatan)

Pemilihan umum kepala daerah merupakan bagian dari proses demokrasi, yang dilaksanakan di tingkat daerah untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur (Daerah Provinsi) serta Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Walikota (Daerah Kabupaten). Hal ini merupakan manifestasi reformasi birokrasi yang mengubah cara pandang atau cara pikir pengelolaan negara yang tadinya bersifat sentralistik menjadi desentralistik, dalam pelaksanaannya keterlibatan Aparatur Sipil Negara seringkali digunakan oleh alat kekuasaan untuk memenangkan salah satu kandidat tertentu, penelitian ini bertujan untuk mengetahui penyebab kurangnya netralitas Aparatur Sipil Negara pada pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah tahun 2015 di Kecamatan Tatapaan Kabupaten Minahasa Selatan, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan menggunakan metode yang umumnya digunakan pada pendekatan kualitatif, yaitu observasi wawancara degan informan, studi dokumen, analisis data ini dilakukan sepanjang penelitian ini berlangsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Aparatur Sipil Negara yang ada di Kecamatan Tatapaan masih bisa digunakan sebagai alat bagi suatu kekuatan politik tertentu, ini dikarenakan mendapat pengaruh untuk mendukung salah satu pasangan calon, namun mereka tidak berani untuk menyatakan keterlibatannya secara langsung karena takut melanggar peraturan dan mendapat sanksi, serta masih ada upaya dari oknum penguasa untuk memasukan orang-orang partai politik dalam jajaran birokrasi, khususnya partai penguasa. Walaupun tidak secara gamblang memasukan kader-kader partai politik, tetapi ada usaha memasukan orang-orang yang mereka anggap loyal untuk menempati jabatan-jabatan tertentu. Sedangkan, orang-orang yang dianggap tidak loyal di-nonjob-kan.Kata Kunci : Netralitas, Aparatur Sipil Negara, Pemilukada