Peran Pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana alam gunung api karangetang di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro

Menurut penjelasan UU nomor 23 tahun 2014 pasal 1 ayat 12 daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyrakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terdapat banyak masalah yang harus di selesaikan agar daerah atau pemerintahan dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya. Salah satu masalah yang biasanya terjadi adalah bencana alam. Bencana alam dapat mengakibatkan dampak yang merusak pada bidang ekonomi, sosial dan lingkungan. Di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro terdapat salah satu gunung berapi aktif di indonesia yaitu gunung api karangetang. Dapat dipantau gunung api karangetang setiap tahunnya akan melakukan aktivitas mengeluarkan abu vulkanik ataupun lahar. Karena itu perlu adanya tanggapan serius dari pemerintah dalam bagaimana penanggulangan bencana alam tersebut agar tidak terjadi banyak kerugian. untuk kejadian beberapa tahun yang lalu pemerintah daerah belum mengoptimalkan petunjuk petunjuk mengenai jalur evakuasi dan daerah yang menjadi kawasan rawan bencana dan kurangnya sosialisasi secara menyeluruh ke masyarakat sehingga mengakibatkan resiko tinggi dalam terjadinya kejadian bencana alam gunung api karangetang, serta pemerintah daerah terbilang lambat karena melaksanakan penanggulangan bencana ketika sudah adanya kerugian baik, kerusakan infrastruktur bangunan, jalan, jembatan serta sudah memakan korban jiwa. Maka dari itu fokus dalam penelitian ini menggunakan teori dari Giri Wiarto yang menurutnya penanggulangan bencana terdiri dari tiga fase, yaitu sebelum terjadi bencana, saat bencana, dan pasca bencana. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, Pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Sitaro sudah baik dalam pelaksanaan penanggulangan bencana alam gunung api karangetang. Meskipun dalam proses pelaksanaannya masih terdapat hambatan tetapi pemerintah daerah masih bisa mengupayakan untuk tetap memadai keperluan dalam penanggulangan bencana. diharapkan pemerintah daerah dapat lebih mengoptimalkan pelayanan dalam penanggulangan bencana alam gunung api karangetang karena bencana alam ini bisa terjadi sewaktu-waktu.Kata Kunci : Peran, Pemerintah Daerah, Penanggulangan Bencan