IMPLEMENTASI KEBIJAKAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA DI KECAMATAN PUTUSSIBAU SELATAN KABUPATEN KAPUAS HULU

Kebijakan publik yang dilakukan pemerintah dalam pengentasan kemiskinan sebagai salah satu prioritas utama kebijakan pembangunan nasional di Indonesia melalui progran seperti Jaring Pengaman Sosial (JPS), Inpres Daerah Tertinggal (IDT), Bantuan Tunai Langsung (BLT), Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dan Kebijakan Pemberdayaan Daerah, serta kebijakan-kebijakan lanjutan lainnya program transmigrasi, kebijakan Keluarga Berencana (KB) dan lain sebagainya. Pendekatan kebijakan-kebijakan tersebut dalam pemberdayaan masyarakat miskin pada hakekatnya adalah penyaluran kesempatan kepada masyarakat untuk menentukan kebutuhan nyata mereka dan memutuskan sendiri pilihan kegiatannya secara demokratis tanpa adanya suatu paksaan. Salah satu wadah organisasi perempuan dimasyarakat Desa dan Kelurahan adalah PKK. PKK merupakan sebuah gerakan yang tumbuh dari bawah dengan perempuan sebagai penggerak dan dinamisatornya dalam membangun, membina, dan membentuk keluarga guna mewujudkan kesejahteraan keluarga sebagai unit kelompok terkecil dalam masyarakat. Gerakan PKK adalah gerakan pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang bertujuan untuk dapat mewujudkan keluarga-keluarga yang sehat, sejahtera, maju dan mandiri. Program kerja PKK berorientaasi pada praksis, artinya PKK bergerak pada aksi-aksi nyata memberdayakan dan memihak kaum perempuan. PKK mempunyai andil besar dalam mensukseskan lomba desa dan merupakan gerakan pembangunan yang tumbuh dari bawah, dikelola oleh, dari dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang sejahtera. PKK adalah lembaga sosial kemasyarakatan yang independen non profit dan tidak berafiliasi kepada suatu partai politik tertentu. PKK mempunyai peran untuk membantu pemerintah Desa dan Kelurahan dalam meningkatkan kesejahteraan lahir batin menuju terwujudnya keluarga yang berbudaya, bahagia, sejahtera, maju, mandiri, dan harmonis