PENYUSUNAN DAN PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN BERBASIS SAK ETAP (STUDI PADA UMKM EKSPEDISI CV. MANDIRI) PERIODE TAHUN 2014

Abstrak Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) merupakan standar keuangan yang ditetapkan untuk mempermudah UMKM dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang lebih informatif dengan tujuan memberikan kemudahan bagi para investor maupun kreditor dalam memberikan bantuan pembiayaan bagi pengusaha UMKM. Penelitian ini dirancang untuk menghasilkan suatu format laporan keuangan sederhana untuk UMKM yang berbasis SAK ETAP. Objek penelitian ini adalah UMKM CV. Mandiri, sebuah UMKM di Kota Pontianak yang bergerak di bidang jasa pengiriman barang dari Pontianak menuju Sekadau. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif terapan. Pengumpulan data dalam penelitian ini melalui observasi, wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian yang dilakukan menyimpulkan bahwa 1) UMKM CV. Mandiri belum menerapkan SAK ETAP. Sistem pencatatan keuangan dilakukan secara manual dan masih sangat sederhana. 2) faktor yang menyebabkan gagalnya SAK ETAP pada CV. Mandiri karena adanya faktor internal berupa kurangnya pemahaman pemilik usaha serta sumber daya manusia yang kurang memiliki kemampuan di bidang akuntansi, sedangkan faktor eksternalnya karena kurangnya peran serta dari kementerian Koperasi dan UMKM serta Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pontianak dalam mensosialisasikan secara langsung serta melakukan pelatihan kepada pelaku usaha agar dapat memahami dan mengimplementasikan Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) terhadap usaha yang dijalankannya Kata kunci: UMKM, Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP), Laporan Keuangan PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Kemajuan ekonomi suatu Negara tidak dapat terlepas dari campur tangan sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah didalamnya. UMKM telah memberikan kontribusi dalam menyediakan lapangan pekerjaan dan pendapatan bagi masyarakat serta berkontribusi dalam produk domestik bruto (PDB) dan ekspor nasional. Maka tidaklah berlebihan jika Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dianggap sebagai salah satu roda penggerak perekonomian bangsa. Potensi yang besar dari UMKM masih sering terkendala masalah klasik yang menjadi fokus utama dalam pengembangannya, yaitu masalah permodalan. Masih cukup banyak pengusaha UMKM yang kesulitan memperoleh akses kredit perbankan. Terbukti dari data Kementrian Koperasi dan UKM tahun 2012, hanya 20% UMKM yang sudah terakses kredit bank. Rudiantoro dan Siregar (2012) mengungkapkan bahwa penyebab rendahnya penyaluran kredit adalah karena bank tidak memiliki informasi yang memadai terkait kondisi usaha mikro. Bank yang ditunjuk oleh pemerintah sebagai penyalur KUR akan sangat berhati-hati dalam memberikan modal pembiayaan. Bank akan memilih UMKM yang dapat memenuhi persyaratan dalam pengajuan kredit pinjaman, salah satunya dengan menyediakan laporan keuangan usaha mereka. Sebagaimana dikutip dari Rudiantoro dan Siregar (2012:2), hasil penelitian Baas dan Schrooten menyatakan bahwa mayoritas pengusaha UMKM tidak mampu memberikan informasi akuntasi terkait kondisi usahanya. Kesulitan yang dihadapi oleh sebagian besar pengusaha UMKM ketika akan melakukan praktik akuntansi adalah karena kurangnya kedisiplinan serta keterbatasan pengetahuan pemilik dan sumber daya manusia yang dimiliki mengenai akuntansi. Idrus (2000) dalam Mansyur (2012) bahkan menyatakan bahwa pengusaha kecil memandang bahwa proses akuntansi tidak terlalu penting untuk ditetapkan. Terkait dengan kondisi tersebut, maka pada tanggal 17 Juli 2009 IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) melalui DSAK (Dewan Standar Akuntansi Keuangan) menetapkan SAK ETAP (Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik) sebagai standar yang dapat menjadi panduan entitas tanpa akuntabilitas publik dalam melakukan pembukuan akuntansi untuk menghasilkan laporan keuangan yang sesuai dengan standar. Standar yang resmi diberlakukan efektif sejak 1 Januari 2011 silam ini diharapkan dapat membantu pengusaha UMKM dalam menerbitkan laporan keuangan yang lebih informatif dengan tujuan memberikan kemudahan bagi pihak investor dan kreditor untuk memberikan bantuan pembiayaan, disamping untuk membantu pemilik mengetahui kondisi keuangan usahanya serta sebagai pelengkap persyaratan ketika akan mengajukan kredit ke Bank atau lembaga keuangan lainnya. Adapun objek penelitian ini adalah ekspedisi CV. Mandiri yang berlokasi di Jalan Budi Karya Komplek Villa Gamma No. 20. Usaha yang bergerak di bidang jasa pengiriman barang dengan rute Pontianak menuju Sekadau ini tujuh tahun silam ini telah memiliki lebih dari 100 pelanggan tetap. Meskipun sejak tahun 2014 usaha ini sudah menggunakan sistem komputerisasi, namun pencatatan keuangan yang dilakukan pemilik perusahaan masih secara manual dan hanya mencatat pendapatan dan pengeluaran perusahaan secara sederhana saja. Kenyataan ini amat menarik dikaji karena walaupun dengan adanya SAK ETAP untuk mempermudah UMKM dalam melakukan pencatatan keuangan, tapi dalam implementasinya pencatatan keuangan yang dilakukan oleh sejumlah pengusaha UMKM masih jauh dari standar yang ditetapkan. Penulis menganggap perlu untuk mengkaji masalah yang timbul dikalangan UMKM berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan. Laporan keuangan seharusnya menjadi kebutuhan bagi setiap unit usaha, terutama bagi pemilik usaha, mengingat manfaat yang dapat diperoleh bagi keberlanjutan usaha itu sendiri. Melihat fenomena masih banyaknya UMKM yang belum bisa menyusun laporan keuangan yang sesuai standar, maka peneliti tertarik membuat penelitian dengan judul “PENYUSUNAN DAN PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN BERBASIS SAK ETAP (STUDI KASUS PADA UMKM EKSPEDISI CV. MANDIRI) PERIODE TAHUN 2014”. Untuk selanjutnya, dalam tulisan ini UMKM ekspedisi CV. Mandiri akan disebut sebagai perusahaan. 1.1.Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dan dicari solusinya dalam penelitian ini adalah: Bagaimana penyusunan laporan keuangan perusahaan yang sesuai dengan SAK ETAP? Apa saja kendala yang dihadapi perusahaan dalam penerapan SAK ETAP? 1.2. Batasan Masalah Batasan masalah agar penelitian tidak menyimpang dari permasalahan dan tujuan penelitian. Penulis membatasi masalah yakni laporan keuangan UMKM CV. Mandiri tahun 2014. 1.3. Tujuan Penelitian Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dilakukannya penelitian ini yakni: Untuk mengimplementasikan cara penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) pada UMKM CV. Mandiri.Untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi oleh perusahaan dalam penyusunan laporan keuangan berbasis SAK ETAP. 1.4. Kegunaan Penelitian Bagi Penulis Sebagai bentuk pengaplikasian ilmu yang telah penulis peroleh selama perkuliahan dan mampu memperkaya wawasan penulis mengenai cara penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan SAK ETAP. Serta sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk menyelesaikan studi pada Strata 1 di Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura. Bagi Perusahaan Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berguna agar kedepannya pemilik maupun karyawan secara mandiri dapat menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan serta sebagai bahan pertimbangan pemilik perusahaan dalam mengambil keputusan ekonomi dan membuat pilihan-pilihan alternatif arah kebijakan. Bagi Akademisi dan Penulis Selanjutnya Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi sebagaimana yang diharapkan sekaligus menjadi referensi yang memadai untuk penelitian lebih lanjut dengan objek kajian yang lebih mendalam mengenai usaha mikro, kecil dan menengah. Serta menjadi ruang belajar yang sarat nilai positif dan sangat membantu dalam peningkatan kapasitas serta pengalaman yang berkaitan dengan kondisi sosial yang ada di masyarakat, terutama yang berkaitan langsung dengan ilmu akuntansi. TINJAUAN PUSTAKA 2.1. Usaha Mikro Kecil dan Menengah 2.1.1. Definisi dan Kriteria UMKM Menurut Undang-undang No. 20 Tahun 2008 mengenai usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), terdapat beberapa definisi yang dapat mengklasifikasikan suatu entitas masuk dalam jenis usaha mikro, kecil maupun menengah, yaitu: Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Kriteria Usaha Mikro menurut pasal 6 ayat 1 adalah sebagai berikut: Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; ataumemiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha mengengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Kriteria Usaha Kecil menurut pasal 6 ayat 2 adalah sebagai berikut: Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atauMemiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah).Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Kriteria Usaha Menengah menurut menurut pasal 6 ayat 3 adalah: Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atauMemiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah). 2.1.2. Hambatan UMKM Secara umum UMKM sebdiri menghadapi dua permasalahan utama, yaitu masalah finansial dan masalah non-finansial (organisasi manajemen). Masalah yang termasuk dalam masalah finansial diantaranya adalah (Urata,2000, dalam Pramiyanti, 2008:5): Sulitnya memperoleh akses kredit atau modalTidak adanya pendekatan yang sistematis dalam pendanaan UMKMBiaya transaksi yang tinggi, disebabkan oleh prosedur kredit yang cukup rumit sehingga menyita banyak waktu sementara jumlah kredit yang dikucurkan kecilKurangnya akses ke sumber dana yang formal, baik disebabkan oleh ketiadaan bank di pelosok maupun tidak tersedianya informasi yang memadaiBunga kredit untuk investasi maupun modal kerja yang cukup tinggiBanyaknya UMKM yang belum bankable, baik disebabkan belum adanya manajemen keuangan yang transparan maupun kurangnya kemampuan manajerial dan financial. Sedangkan yang termasuk dalam masalah non-finansial (organisasi manajemen) diantaranya adalah: Kurangnya pengetahuan atas teknologi produksi dan quality control yang disebabkan oleh minimnya kesempatan untuk mengikuti perkembangan teknologi serta kurangnya pendidikan dan pelatihanKurangnya pengetahuan akan pemasaran, yang disebabkan oleh terbatasnya informasi yang dapat dijangkau oleh UMKM mengenai pasar, selain karena keterbatasan kemampuan UMKM untuk menyediakan produk/jasa yang sesuai dengan keinginan pasarKeterbatasan sumber daya manusia serta kurangnya sumber daya untuk mengembangkan SDMKurangnya pemahaman mengenai keuangan dan akuntansi. 2.2. Laporan Keuangan 2.2.1. Definisi dan Komponen Laporan Keuangan Pengertian laporan keuangan menurut Ikatan Akuntan Indonesia sebagaimana tercantum dalam Standar Akuntansi Keuangan No. 1 (IAI, 2009:5), adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, laporan keuangan menyajikan informasi mengenai entitas yang meliputi: aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian, kontribusi dari dan distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik dan arus kas. Sedangkan menurut Harahap (2007:121), pengertian laporan keuangan adalah output dan hasil akhir dari proses akuntansi atau laporan keuangan inilah yang menjadi bahan informasi bagi para pemakainya sebagai salah satu bahan dalam proses pengambilan keputusan. Disamping sebagai informasi bagi para pemakai,laporan keuangan juga sebagai bentuk pertanggungjawaban atau accountability pemilik terhadap usaha yang dijalankannya. Kieso, Weygant dan Warfield (2007) menjelaskan komponen-komponen yang terdapat dalam laporan keuangan adalah sebagai berikut: Neraca Neraca menyediakan informasi mengenai sifat dan jumlah investasi dalam sumber daya perusahaan, kewajiban kepada kreditur, dan ekuitas pemilik dalam sumber daya bersih. Neraca dapat membantu meramalkan jumlah, waktu dan ketidakpastian arus kas masa depan (Kieso, Weygant dan Warfield, 2007:190). Laporan laba rugi Laporan laba rugi menyediakan informasi yang diperlukan oleh para investor dan kreditur untuk membantu mereka memprediksi jumlah, penetapan waktu dan ketidakpastian dari arus kas masa depan (Kieso, Weygant & Warfield, 2007:140). Laporan laba rugi merupakan suatu laporan sistematis tentang penghasilan, beban, laba maupun rugi yang diperoleh oleh suatu perusahaan selama periode tertentu. Laporan laba rugi membantu pemakai laporan keuangan mengevaluasi kemampuan perusahaan dalam beroperasi dan memprediksi hasil operasi perusahaan dimasa yang akan datang. Laporan arus kas Tujuan laporan arus kas adalah menyajikan informasi yang relevan mengenai penerimaan dan pengeluaran kas suatu perusahaan selama periode akuntansi tertentu. Informasi tentang arus kas suatu perusahaan berguna bagi para pemakai laporan keuangan sebagai dasar untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dan setara kas dan menilai kebutuhan perusahaan untuk menggunakan arus kas, termasuk keputusan atas kebijakan direksi terhadap para pemilik modal (Kieso, Weygant & Warfield, 2007:212). Laporan perubahan ekuitas Laporan perubahan ekuitas merupakan laporan yang merangkum perubahan-perubahan yang terjadi pada ekuitas pemilik selama satu periode waktu tertentu (Kieso, Weygant & Warfield, 2007:31). Catatan atas laporan keuangan Dalam PSAK Nomor 1 paragraf 70 disebutkan bahwa catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian jumlah yang tertera dalam neraca, laporan rugi laba, laporan arus kas dan laporan perubahan ekuitas serta informasi tambahan seperti kewajiban kontijensi dan komitmen. Catatan atas laporan keuangan juga mencakup informasi yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan serta pengungkapan-pengungkapan lain yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. 2.2.2. Karakteristik Kualitatif Informasi dalam Laporan Keuangan Dapat dipahami Pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, serta kemauan untuk mempelajari informasi tersebut dengan ketekunan yang wajar. Relevan Informasi memiliki kualitas relevan jika dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna dengan cara membantu mereka mengevaluasikan peristiwa masa lalu, masa kini atau masa depan, menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Materialitas Informasi dipandang material jika kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna yang diambil atas dasar laporan keuangan. Keandalan Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari kesalahan material dan bias, dan penyajian wajar diharapkan dapat disajikan. Substansi yang mengungguli bentuk Transaksi, peristiwa dan kondisi lain dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi dan bukan hanya bentuk hukumnya. Pertimbangan sehat Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan pertimbangan yang diperlukan dalam kondisi ketidakpastian, sehingga asset atau penghasilan tidak disajikan lebih tinggi dan kewajiban atau beban tidak disajikan lebih rendah. Kelengkapan Kesengajaan untuk tidak mengungkapkan mengakibatkan informasi menjadi tidak benar atau tidak mengungkapkan mengakibatkan informasi menjdi tidak benar atau menyesatkan dan karena itu tidak dapat diandalkan dan kurang mencukupi ditinjau dari segi relevansi. Dapat dibandingkan Pengguna juga harus dapat membandingkan laporan keuangan antar entitas untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan secara relatif. Oleh karena itu, pengukuran dan penyajian dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang serupa harus dilakukan secara konsisten untuk suatu entitas, antar periode untuk entitas tersebut dan untuk entitas yang berbeda. Tepat waktu Tepat waktu meliputi penyediaan informasi laporan keuangan dalam jangka waktu pengambilan keputusan. Jika terdapat penundaan yang tidak semestinya dalam pelaporan, maka informasi yang dihasilkan akan kehilangan relevansinya. 10. Keseimbangan antara biaya dan manfaat Manfaat informasi seharusnya melebihi biaya penyediaannya. Namun demikian, evaluasi biaya dan manfaat merupakan proses pertimbangan yang substansial. Biaya tersebut juga tidak perlu ditanggung oleh pengguna yang menikmati manfaat. Dalam evaluasi manfaat dan biaya, entitas harus memahami bahwa manfaat informasi mungkin juga manfaat yang dinikmati oleh pengguna eksternal. 2.2.3. Tujuan Laporan Keuangan Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) (2007:3) tujuan dari laporan keuangan adalah : Menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi.Laporan keuangan yang disusun untuk tujuan ini adalah memenuhi kebutuhan bersama dari sebagian besar pengguna. Namun demikian laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan oleh pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi, karena secara umum menggambarkan pengaruh keuangan dari berbagai kejadian dimasa yang lalu (historis), dan tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi non-keuangan.Laporan keuangan juga telah menunjukkan apa yang telah dilakukan oleh manajemen atau merupakan pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. 2.3. SAK ETAP 2.3.1. Kriteria SAK ETAP Tidak memiliki akuntabilitas publik yang signifikan; Suatu entitas dikatakan memiliki akuntabilitas signifikan jika: Entitas telah mengajukan pernyataan pendaftaran atau entitas dalam proses pengajuan pernyataan pendaftaran pada otoritas pasar modal (BAPPEPAM-LK) atau regulator lain untuk tujuan penerbitan efek di pasar modal.Entitas menguasai asset dalam kapasitas sebagai fidusia untuk sekelompok besar masyarakat, seperti bank, entitas asuransi, pialang dan atau pedagang efek, dana pensiun, reksa dana, dan bank investasi.Menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (general purpose financial statement) bagi pengguna eksternal. Contoh pengguna eksternal adalah pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, kreditur, dan lembaga pemeringkat kredit. Entitas yang memiliki akuntabilitas publik signifikan juga dapat menggunakan SAK ETAP jika otoritas berwenang membuat regulasi yang mengizinkan penggunaan SAK ETAP. Contohnya Bank Perkreditan Rakyat yang telah diizinkan oleh Bank Indonesia menggunakan SAK ETAP mulai 1 Januari 2010 sesuai dengan SE No. 11/37/DKBU tanggal 31 Desember 2009. 2.3.2. Perbandingan SAK UMUM dengan SAK ETAP Salah satu perbedaan dasar antara SAK Umum dengan SAK ETAP adalah komponen laporan keuangan yang terdapat di dalamnya. SAK ETAP masih menggunakan istilah Neraca. Sedangkan pada SAK Umum, Neraca berganti nama menjadi Laporan Posisi Keuangan. Selain itu, pada SAK ETAP hanya menggunakan Laporan Laba Rugi. Sedangkan pada SAK Umum selain menggunakan Laporan Laba Rugi juga menggunakan Laporan Laba Rugi Komprehensif. Untuk Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan, baik SAK ETAP maupun SAK Umum sama-sama menggunakan ketiga laporan ini. Dari sisi pengukuran, SAK ETAP menggunakan historical cost dan nilai wajar, sedangkan SAK Umum menggunakan historical cost, biaya kini, nilai realisasi bersih dan nilai sekarang. Selain itu, dalam penilaian asset SAK ETAP hanya dapat menggunakan historical cost dan baru bisa melakukan revaluasi bila diizinkan. Sedangkan SAK Umum dapat memilih untuk menggunakan historical cost atau revaluasi, tergantung metode mana yang dianggap lebih relevan dan andal. Perbedaan terpenting selanjutnya adalah ada tidaknya konsep pemeliharaan modal. Karena SAK ETAP merupakan SAK “khusus” yang diperuntukkan bagi entitas tanpa akuntabilitas publik, maka tidak perlu menyajikan Catatan Atas Laporan Keuangan mengenai kondisi modal perusahaan dan dividen secara detail. Sedangkan pada SAK Umum yang memang dirancang untuk menyajikan kondisi keuangan perusahaan untuk kepentingan perusahaan, investor dan kreditor. Catatan Atas Laporan Keuangan dianggap salah satu unsur penting dalam laporan keuangan yang mana didalamnya harus berisikan kondisi modal, harga sah