Terlambatnya Proses Formulasi Kebijakan Pada Program LCEV

Kementerian Perindustrian merancang kegiatan perindustrian dengan membuat program pengembangan industri kendaraan bermotor berbasis ramah lingkungan dengan harga yang terjangkau. Program ini dibagi menjadi dua tahap yakni program KBH2, Kemudian dilanjutkan dengan program LCEV yang menggunakan teknologi hybrid dan listrik dengan harga yang terjangkau. Pemerintah juga mengutamakan kenyamanan dalam berkendara infrastruktur pengisian energi listrik, rantai pasok dalam negeri dan dukungan lain yakni kebijakan fiscal dan nonfiskal agar kendaraan listrik dapat dimanfaatkan oleh masyarakat tanpa harus dibebani dengan biaya tambahan yang tinggi. Namun hingga saat ini regulasi untuk aturan main program LCEV belum ada. Penelitian ini akan menganalisis terlambatnya proses formulasi kebijakan pada program LCEV. Melalui metode kualitatif deskriptif, penelitian ini menggambarkan upaya penyelarasan kebutuhan dengan pelaku industri meliputi komponen produk dan harga jual produk masih belum mendapatkan kesepakatan. Data yang dikumpulkan melalui Forum Group Discussion (FGD) dan studi literatur dianalisis bersama dengan model analisis implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn. Hasilnya program kendaraan bermotor berbasis ramah lingkungan ini sudah baik. Namun, dalam pembangunan segala komponen dan fasilitas untuk memenuhi berjalannya program LCEV belum terealisasi. Beberapa hambatan tersebutlah menyebabkan terlambat rilisnya regulasi dari lanjutan program otomotif ini