Sistem Self Assessment Sebagai Sistem Pemungutan Pajak Suatu Penelitian Hukum Bidang Kenotariatan

Pajak merupakan sumber pendapatan terbesar bagi kelangsungan pembangunan bangsa dan negara Indonesia. Dengan ditempatkannya pajak dalam APBN, maka persoalan pemungutan pajak merupakan persoalan nasional dan menyangkut hidup orang banyak. Untuk suksesnya pemungutan pajak, selurub masyarakat harus sadar akan hal itu. Untuk itu masyarakat harus benar-benar memahami arti, fungsi dan tujuan pemungutan pajak dengan jalan mengarahkan segenap potensi dan kemampuan yang ada untuk meningkatkan penerimaan negara melalui sektor pajak. Pada ahkir tahun 1983 pemerintah telah melakukan perubabaruan sistim perpajakan yaitu dengan menggantikan beberapa undang-undang pajak lama yaitu undang-undang nomor 6 tahun 1983, undang-undang nomor 7 tahun 1983, dan undang-undang nomor 8 tabun 1983 dengan undang-undang pajak yang baru. Pada tahun 1994 proses pembabaruan dilanjutkan dengan diberlakukanoya UU no 9/1994 yang seianjutnya disempurnakan kembali pada tabun 2000 dengan undang-undang nomor 16/2000. pembaharuan tersebut sekaligus berusaha mengadakan pembabaruan sistim official assessment kepada self assessment. Dengan sistim ini pemerintah memberi kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban pajakoya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlalru. Dalam perjalananoya pelalwmaan sistim self assessment terse but tidak jarang pula mengalami kendala. Kendala-kendala tersebut sedikit banyak mempengaruhi terbadap kepastian hukum dan pemberlakuan undang-undang perpajakan. Dalam hal ini maka keadilan adalab pengakuan dan pemberlakuan seimbang antara bak dan kewajiban sedang kepastian bukum memberikan makoa babwa ketentuan-ketentuan mengenai pemungutan pajak telab dilakukan pengaturannya secara tertulis yaitu berupa undang-undang. Pembahuruan undang-undang perpajakan yang sekaligus. Merupakan pembaharuan sistim perpajakan yang berlaku yaitu sistim self assessotent di harapkan dapat berdaya guna secara maksimaI guna mencapai hasil seperti apa yang diharapkan tersebut sangat diperlukan interaksi dan peran serta positif antara masayarakat wajib pajak denagan aparat perpajakan dalam melaksanakan suatu peratuan perundang-undangan perpajakan. Dalam hal ini perao serta kantor per pajakan selain menghimpun dana untuk pembiayaan dan pembangunan negara adalah meningkatkan serta memperluas kesadaran wajib pajak sedangkan wajib pajak sendiri harus menjalankan kewajiban dengan baik