TANGGUNG GUGAT PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN KONTRAK KONSTRUKSI

Pembentukan kontrak dalam transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia masih mengacu pada pasal 1320 Burgerlijk Wetboek (BW) dan berbagai Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara serta pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Implikasi dari situasi yang demikian ini tidak hanya pada persoalan kepastian hukum, tetapi dalam banyak hal justru membawa kerugian pada keuangan negara. Berkaitan dengan dikeluarkannya putusan oleh Pengadilan Negeri Tenggarong yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah Kutai Kartanegara telah bersalah dengan melakukan ingkar janji (Wanprestasi) terhadap Kontraktor sehingga Pemerintah Kutai Kartanegara dijatuhi hukuman berupa pembayaran sejumlah nilai kontrak yang disertai dengan denda, tentunya hal ini dapat menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara. Dalam tesis ini, penulis memfokuskan pada Tanggung Gugat Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Kontrak Konstruksi. Sasaran yang hendak dicapai adalah hubungan Kontraktual antara Pemerintah Daerah selaku pengguna jasa dengan Kontraktor terhadap pemenuhan prestasi; dan upaya penyelesaian sengketa akibat wanprestasi oleh Pemerintah Daerah dalam kontrak kerja konstruksi. Hasil penelitian menjelaskan bahwa pembuatan Kontrak Konstruksi yang dibuat diatur khusus dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi beserta peraturan pelaksanaannya, khususnya Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang mana pada saat ini telah diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah karena Kontrak Konstruksi termasuk dalam Kontrak Pengadaan sebagaimana diatur dalam peraturan tersebut. Dalam Kontrak Konstruksi yang melibatkan Pemerintah Daerah, meskipun tidak diatur secara tertulis dalam Kontrak Konstruksi maupun dalam peraturan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa, apabila Pemerintah Daerah melakukan wanprestasi yang mengakibatkan kerugian kepada Kontraktor, maka Kontraktor tetap dapat meminta pemenuhan atas hak-haknya dan ganti rugi atas kerugian yang diderita baik melalui musyawarah dengan Pemerintah Daerah ataupun dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan atau Lembaga Penyelesaian Sengketa alternati