KEBERADAAN HAK GUNA USAHA YANG TELAH DIOKUPASI OLEH MASYARAKAT

Dewasa ini marak terjadi okupasi liar pada wilayah yang telah berstatus Hak Guna Usaha. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemegang Hak Guna Usaha pada areal yang telah diokupasi oleh masyarakat dan menganalisis penyelesaian masalah tanah tersebut dan akibat hukumnya Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian ilmu hukum normatif dalam rangka memperoleh pemahaman yuridis atas permasalahan yang akan dikaji. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan historis (history approach) dan pendekatan konsep (conseptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa: a. hak dan kewenangan pemegang Hak Guna Usaha pada wilayah yang telah diokupasi oleh masyarakat secara yuridis formal tetap ada; namun ada tidak nya hak dan kewenangan pemegang Hak Guna Usaha pada wilayah yang telah diokupasi oleh masyarakat sangat ditentukan oleh proses penerbitan sertipikat Hak Guna Usaha. Apabila dalam proses penerbitan sertipikat Hak Guna Usaha telah mengikuti aturan yang telah ditetapkan, maka sertipikat tersebut mempunyai kekuatan hukum dan negara wajib untuk melindunginya. Terkait dengan sistem pendaftaran tanah di Indonesia, sertipikat hak atas tanah dapat dibatalkan apabila pihak lain dapat membuktikan sebaliknya; dengan kata lain, masyarakat harus membuktikan bahwa tanah yang diberikan dengan Hak Guna Usaha adalah tanah mereka dan pada saat proses penerbitan Hak Guna Usaha tidak didasari atas prosedur yang benar; b. Penyelesaian sengketa dan akibat hukum atas terjadinya penguasaan tanah HGU yang telah diokupasi oleh masyarakat dapat ditempuh melalui 2 (dua) cara yaitu: 1) Penyelesaian sengketa tanah di luar jalur pengadilan ditempuh melalui mediasi, namun keberhasilan mediasi ditentukan oleh itikad baik dari kedua belah pihak untuk bersama-sama menemukan jalan keluar yang disepakati. Dalam mediasi dimungkinkan para pihak akan lebih terbuka terhadap adanya nilai-nilai lain disamping faktor yuridis. Kelemahan dari hasil mediasi akibat hukumnya adalah tidak dapat dimintakan penguatan pengadilan karena efektivitasnya tergantung dari ketaatan para pihak untuk menepati kesepakatan bersama; dengan kata lain kesepakatan bersama tidak menjadi pertimbangan bagi hakim apabila salah satu pihak mengingkari kesepakatan tersebut. 2) Penyelesaian sengketa tanah melalui jalur pengadilan mengandung sejumlah kelemahan; pertama, penyelesaian sengketa pertanahan melalui jalur ini memakan waktu yang lama; kedua, sering kali terjadi perbedaan penafsiran diantara para hakim yang menangani sengketa pertanahan antara Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung mengingat tidak semua hakim memahami hukum pertanahan; ketiga, tindakan okupasi atau penyerobotan lahan yang dilakukan dikategorikan sebagai tindak pidana