PENETAPAN BATAS-BATAS BIDANG TANAH YANG BELUM MENDAPAT PERSETUJUAN DARI PEMEGANG HAK ATAS TANAH YANG BERBATASAN

Pendaftaran tanah merupakan hal yang penting, sehingga diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Pasal 19, bahwa untuk menjamin kepastian hukum hak atas tanah oleh Pemerintah, maka diadakan pendaftaran tanah di seluruh Wilayah Republik Indonesia. Pendaftaran tanah meliputi kegiatan pengukuran, pemetaan, dan pembukuan tanah. Untuk memberikan jaminan kepastian hukum obyek hak atas tanah, pengukuran bidang tanah harus memenuhi kaedah teknis kadastral dan kaedah yuridis dalam hal proses perolehan data ukuran bidang tanah harus memenuhi asas contradictoire delimitatie dan asas publisitas. Adapun tujuan dari tesis ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kekuatan hukum pengukuran tanah dalam penetapan batas-batas bidang tanah yang belum mendapat persetujuan dari pemegang hak atas tanah yang berbatasan dan upaya hukum yang dapat dilakukan untuk mengetahui kebenaran dalam penetapan batas. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan studi kasus (case study). Kekuatan hukum pengukuran tanah dalam penetapan batas-batas bidang tanah yang dapat menjamin kepastian hukum harus memenuhi persyaratan asas contradictoire delimitatie dan asas publisitas. Hasil dari pengukuran diperoleh data fisik mengenai letak, batas-batas, dan luas bidang tanah. Untuk memenuhi asas publisitas diperlukan data yuridis mengenai pemegang hak yang menguasai bidang tanah, status hak, dan persetujuan batas-batas bidang tanah dari pemegang hak yang berbatasan. Data fisik dan data yuridis wajib diumumkan, agar dapat diketahui oleh masyarakat. Apabila tidak ada keberatan, maka dapat diterbitkan sertipikat yang merupakan tanda bukti hak sebagai alat pembuktian yang kuat. Upaya hukum yang dilakukan untuk mengetahui kebenaran penetapan batas melalui penyelesaian secara nonlitigasi dan litigasi. Terlebih dahulu dilakukan upaya penyelesaian secara nonlitigasi melalui mediasi. Gelar mediasi bertujuan menampung pendapat dari semua pihak yang berselisih, memfasilitasi penyelesaian kasus pertanahan melalui musyawarah dan pemilihan penyelesaian kasus pertanahan. Penyelesaian melalui litigasi akan dilakukan setelah upaya melalui mediasi tidak menemukan solusi. Penyelesaian sengketa tata usaha negara dikenal dengan 2 (dua) macam antara lain melalui upaya administrasi dan melalui gugatan ke pengadilan tata usaha negara (PTUN). Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat disimpulkan kekuatan hukum pengukuran tanah dalam penetapan batas-batas bidang tanah yang belum mendapat persetujuan dari pemegang hak atas tanah yang berbatasan belum menjamin kepastian hukum mengenai letak, luas, dan batas-batas bidang tanah yang didaftar. Upaya penyelesaian hukum yang dapat dilakukan untuk mengetahui kebenaran dalam penetapan batas dapat dilakukan melalui jalur nonlitigasi dan litigasi