KEDUDUKAN INFORMASI ELEKTRONIK DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA

Kemajuan teknologi informasi dan media elektronika telah mendorong ants globalisasi pada berbagai aspek kehidupan sekaligus mengubah pandangan manusia tentang berbagai kegiatan yang selama ini di dominasi oleh aktivitas yang bersifat fisik. Kemajuan teknologi infonnasi tersebut sangat berdampak positif dan sangat berdaya guna, di sisi lain juga menimbulkan dampak negatif berupa penyalahgunaan penguasaan teknologi infonnasi untuk melakukan kejahatan yang saat ini di kenal sebagai tindak pidana siber. Tindak pidana siber tersebut memiliki karakteristik yang berbeda dengan tindak pidana pada umumnya yaitu (1) dilakukan tanpa kekerasan, (2) sedikit melibatkan kontak fisik serta, (3) menggunakan peralatan, teknologi dan, memanfaatkan jaringan telematika. Seringkali jejak yang ditinggalkan tidak meninggalkan bekas secara fisik melainkan secara elektronik dalam bentuk data elektronik (infonnasi elektronik). Pada tindak pidana siber pembuktian menjadi suatu masalah yang sangat penting mengingat "infonnasi elektronik" yang akan digunakan sebagai alat bukti tidak tercantum sebagai alat bukti sebagaimana di atur dalam Pasal 184 KUHAP. Pengggunaan informasi elektronik sebagai alat bukti telah di atur dalam tiga perundang-undangan pidana yaitu UU No.25 Tahun 2003 perubahan UU No.15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Pasal 38 , didalamnya menyatakan bahwa alat bukti elektronik dapat di jadikan sebagai alat bukti di samping alat bukti berdasarkan KUHAP, UU No 20 Tahun 2001 perubahan UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal 26 A, yang menyatakan bahwa alat bukti elektronik dapat digunakan sebagai alat bukti petunjuk dan UU No. 15 Tahun 2002 perubahan UU No.1 /Prp/ tahun 2002 Tentang Terorisme dalam Pasal 27 , didalamnya juga menyatakan bahwa alat bukti elektronik dapat di jadikan sebagai alat bukti di samping alat bukti berdasarkan KUHAP. Ketiga undang-undang tersebut telah memberikan perluasan penapsiran terhadap alat bukti dengan mengakomodir penggunaan infonnasi elektronik sebagai alat bukti. Selain tindak pidana yang di atur dalam tiga undang-undang di atas, dengan mendasarkan pada Pasal 16 UU Pokok Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa hakim hams dapat menggali hukum, maka untuk menemukan hukum dan menerapkan informasi elektronik sebagai alat bukti sesuai dengan Pasal 184 KUHAP penegak hukum dapat melakukan terobosan-terobosan melalui metode penafsiran (intepretasi) serta dapat bercermin pada yurisprudensi dan pendapat ahli hukum. Dengan demikian penerapan infonnasi elektronik sebagai alat bukti dalam pembuktian perkara pidana dapat berkedudukan sebagai alat bukti keterangan ahli, surat dan petunjuk. Penggunaan metode penafsiran tersebut harts tetap mengedepankan prinsip kemanfaatan, prinsip keadilan dan kepastian hukum