NOTARIS DALAM HAL KEPAILITAN

a. Kedudukan Notaris sebagai Pejabat Umum adalah bukan subyek hukum yang dapat diajukan permohonan pailit karena Pejabat Umum merupakan jabatan yang diberikan oleh negara kepada Notaris. Hal tersebut tidak dapat memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam UUK dan PKPU. b. Seorang Notaris dapat dipailitkan apabila ia melakukan pelanggaran (Pasal 84 UUJN) dan dasar tuntutannya hanya perbuatan melanggar hukum (Pasal 1365 BW) karena dengan perbuatan melanggar hukum akan menimbulkan kerugian pada para pihak penghadap atau pihak lain bukan penghadap, dengan demikian pihak yang merasa dirugikan ganti kerugian tentunya dengan gugatan perdata. Apabila Notaris tersebut bersalah (telah melakukan perbuatan melanggar hukum), maka ia diwajibkan memberikan ganti rugi (apabila tuntutannya ganti rugi), apabila harta bendanya tidak dapat mencukupi ganti rugi yang dimaksudkan, maka ia dapat diajukan permohonan pailit, pailit membutuhkan proses, selama proses tersebut ia diberhentikan sementara dari jabatannya (Pasal 9 ayat 1 huruf a UUJN), apabila putusan pailit telah jatuh dan mempunyai kekuatan hukum tetap maka ia diberhentikan dari jabatannya (Pasal 12 huruf a UUJN)