Pemberian Fasilitas Pengampunan Pajak/Tax Amnesty dalam Perspektif Hukum Pajak Indonesia

Penelitian ini tentang pelaksanaan pengampuna pajak yang dilaksanakan Pemerintah Indonesia dalam semangat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pembangun terus berupaya menggenjot penerimaan negara salah satunya dengan penerimaan negara dari sektor pajak. Laporan penerimaan pajak dari tahun ke tahun semenjak program pengampunan pajak terakhir di tahun 1985 masih belum menunjukan angka yang signifikan. Oleh karenanya pemerintahan Kerja dari Presiden Joko Widodo berencana meningkatkan pendapatan negara dari sektor pajak dengan lagi melaksanakan program pengampunan pajak. Dengan program ini di harapkan dana masyarakat yang tersimpan di luar negri dapat kembali ke dalam negeri Republik Indonesia yang tentu saja ke depannya dapat ikut menjadi pendapat negara dari sektor investasi dan pendapatan lain. Namun pada akhir masa pengampunan pajak penerimaan negara masih sangat jauh dari target, yaitu hanya 14, 7% yaitu dari target 1000 trilyun rupiah hanya masuk sebesar 147 trilyun rupiah, hal ini menjadi perhatian kegagalan yang terjadi dan sebab sebab yang mungkin dapat menjadi penghambat suksesnya pelaksanaan pengampunan pajak di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normative yaitu meneliti dari bahan pustaka yang ada dan melihat gejala yang muncul dimasyarakat. Hasil dari penelitian ini penulis menemukan bahwa pelaksanaan pengampunan pajak masih banyak masalah diantara asas keadilan bagi wajib pajak lain yang selama ini patuh dan taat dalam melaporkan dan menyetorkan pajaknya, serta kegagalan dari rencana pemerintah menarik dana masyarkat dari luar negri adalah masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya pendapatan negara demi membangun sebuah bangsa. Kata kunci: Pengampunan Pajak, Pertumbuhan ekonomi rakya