Tinjauan Yuridis Terhadap Upah Proses Bagi Pekerja Yang Sedang Dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-IX/2011 (Studi Kasus Putusan Nomor 241K/Pdt.Sus-PHI/2016)

Penelitian ini mendiskripsikan dan mengkaji permasalahan. Bagaimana Upah Proses Bagi Pekerja Yang Sedang Dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja jenis data yang digunakan adalah data skunder yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum skunder maupun tersier. Metode yang digunakan adalah Normatif permasalahan dari penelitian ini adalah Putusan mahkamah agung dalam perkara Nomor 241 K/Pdt.SUS-PHI/2016 belum mencerminkan adanya keadilan dan kepastian hukum untuk pekerja termasuk di dalam upah proses Mahkamah Agung Nomor 241 K/Pdt.SUS-PHI/2016 tidak menghormati putusan Mahkamah Konstitusi nomor 37/PUU-XI/2011. Pemecahan masalahnya memutus upah selama proses pemutusan hubugan kerja harus berkiblat pada Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-IX/2011 upah proses dibayarkan kepada pekerja selama proses pemutusan hubungan kerja secara adil dan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut bersifat final dan harus dihargai, hasil penelitian Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-IX/2011 memutus upah proses berdasarkan Pasal 155 ayat 2 yang menyatakan bahwa pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan dan memberikan putusan perihal dengan adanya upah selama proses pemutusan hubungan kerja. Kata kunci, Keadilan, Kepastian Hukum, Upah selama Proses Pemutusan Hubungan Kerja, Pemutusan Hubungan Kerj