Kebijakan Publik Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Oleh Pejabat Tata Usaha Negara Berdasarkan Ketentuan Perundang-Undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 394K/TUN/LH/2017

Penelitian ini bertujuan meninjau kewenangan Pejabat Tata Usaha Negara dalam mengeluarkan kebijakan publik yang berupa Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan Perundang-undangan dan Asas-asas Umum pemerintahan yang Baik (AUPB). Sumber bahan hukum penelitian ini adalah putusan Mahkamah Agung Nomor 394K/TUN/LH/2017. Dalam perkara tersebut tergugat Pemerintah Kabupaten Garut melalui Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) Kabupaten Garut melawan penguggat masyarakat dengan obyek sengketa Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/946/103-IMB/BPMPT Tentang Izin Mendirikan Bangunan atas pembangunan Pasar Limbangan.. Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dinilai masayarakat sekitar bertentangan dengan ketentuan Perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, dan masyarakat mengalami dampak buruk dari kegiatan pembangunan tersebut, namum pada tingkat Kasasi Majelis Hakim beranggapan bahwa hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku. Untuk menjawab permasalahan di atas, maka penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan Perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menemukan bahwa obyek sengketa bertentangan dengan ketentuan Perundang-undangan karena surat Izin Mendirikan Bangunan tersebut dikeluarkan setelah kegiatan pembangunan dimulai, serta melanggar asas kepentingan publik, asas kepastian hukum, asas kecermatan, dan asas permainan yang layak. Pada pengadilan tingkat Kasasi, Majelis Hakim telah keliru memutus perkara a-quo serta kurang menggali fakta-fakta dalam merumuskan putusannya. Kata Kunci : Kebijakan Publik, Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan, Pejabat Tata Usaha Negara