Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi (Study Kasus Putusan Nomor 614k/Pid.Sus/2014)

Penelitian ini meneliti mengenai bagaimanakah pelaksanaan penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam pengadan barang dan jasa pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 perubahan atas Undang–Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi berdasarkan study kasus putusan Makhmah Agung Nomor 614k/pid.sus/2014, adalah untuk mendeskripsikan apakah pelaksanaan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi pada pengadaan barang dan jasa pemerintah tersebut sudah sesuai dengan perundangan- undangan yang berlaku apabila dihubungkan dengan kondisi force majeure dan bagaimana perbandingan pertimbangan hakim Pengadilan tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Nomor 14/PD.SUS/TPK/2013 dan Mahkamah Agung nomor 614K/Pid.Sus/2014 terhadap kasus Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah terjadi di dinas Binamarga dan Tata Kota di Kota Bekasi Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan karakteristik deskriptif yang bersumber pada data sekunder. Data sekunder mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan tertier yang dikumpulkan dengan cara studi pustaka. Dari hasil penelitian didapatkan bawasanya tidak semua masalah kesalahan proseduran atau administrasi pada pengadaan barang dan jasa Pemerintah masuk ke ranah hukum Pidana namun bisa diselesaikan secara hukum Perdata. Kata Kunci : Korupsi, Penerapan Hukum, Pengadaan barang dan jasa