Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Barang Hasil Lelang Yang Beritikad Baik Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia (Studi Kasus Putusan Makamah Agung Nomor 471K/Pdt/2015)

Lelang adalah penjualan yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan / atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi yang didahului dengan pengumuman lelang yang telah ditetapkan undang –undang ini serta peraturan jual beli pada umumnya Kitab Undang – Undang hukum Perdata. Menurut pasal 1457 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata bahwa perjanjian jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Pelindungan hukum artinya merupakan suatu perbuatan untuk melindungi subjek hukum dengan peraturan – peraturan yang berlaku dan dipaksakan dengan suatu sanksi. Menurut pasal 1338 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata bahwa perjanjian kesepakatan yang dibuat antara kedua belah pihak berlaku dan mengikat bagi para pihak yang membuatnya dan mengikat secara hukum. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum yang didapat oleh pembeli barang hasil lelang dalam perkara nomor 471K/Pdt/2015 serta untuk mengetahui apakah putusan dari majelis hakim tersebut sudah memenuhi unsur keadilan dalam putusannya. Untuk meneliti hal tersebut penulis menggunakan jenis penelitian Hukum Normatif yang mengacu kepada norma – norma yang terdapat dalam penelitian undang – undang serta putusan pengadilan berdasarkan penelitian ditemukan dalam perkara nomor 471K/Pdt/2015 para pihak yang terlibat dalam proses pelelangan dan membuat Risalah lelang dalam perjanjian jual beli barang namun salah satu pihak debitur yang berhutang kepada kreditur tidak menerapkan asas itikad baik kepada pembeli lelang. Jika dilihat dalam perspektif dalam subjek hukumnya adalah lelang apa proses pelelangan bagaimana serta perjanjian jual beli yang dilakukan oleh para pihak yang bersangkutan bagaimana suatu perjanjian dan juga dalam kesepakatan antara pembeli lelang dan penjual lelang. (Kesimpulan) dalam hal pelaksanaan dari proses pelelangan jual beli yang dilakukan oleh para pihak tidak adanya perlindungan hukum, bagi pembeli dan menurut pasal 1457 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata dalam hubungan pembelian lelang yang dimenangkan oleh pembeli lelang patut mendapatkan ganti kerugian baik materiil maupun imateriil dalam perkara ini harus adanya perlindungan hukum terhadap pembeli lelang. Kata Kunci: lelang ,perjanjian, jual beli