PRAKTIK PENCATATAN PERJANJIAN PERKAWINAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015

Perjanjian perkawinan merupakan salah satu komponen dari berbagai komponen yang tercantum dalam peraturan perkawinan di Indonesia. Eksistensi perjanjian perkawinan pada tatanan pengetahuan masyarakat sangat minim karena pengaruh berbagai faktor. Adanya perluasan makna tentang peraturan yang mengatur Perjanjian Perkawinan menimbulkan banyak pandangan dari kalangan pemegang otoritas dan kewenangan. Praktik terhadap perjanjian perkawinan menjadi tolak ukur untuk mengetahui bagaimana pengaruh dari perubahan peraturan terkait perjanjian perkawinan. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menjadikan lembaga pemegang kewenangan sebagai responden untuk menjawab dua rumusan masalah. Pertama, bagaimana praktik Pencatatan Perjanjian Perkawinan pasca penerbitan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 di Kantor Urusan Agama dan Kantor Pejabat Notaris di Kota Yogyakarta. Kedua, apakah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 menimbulkan perubahan sikap pada masyarakat terkait praktik pencatatan perjanjian perkawinan. Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan terjun pada objek penelitian untuk mendapatkan data secara langsung (field research). Untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitik. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi untuk melihat secara langsung bagaimana praktik pencatatan perjanjian perkawinan yang berlaku pada masyarakat. Temuan yang didapatkan dalam penelitian ini berdasarkan rumusan masalah terdapat dua bagian. Pertama, praktik pencatatan perjanjian perkawinan di Kota Yogyakarta tidak menunjukan angka signifikan pada pencatatnya. Hal ini disebabkan oleh adanya pemahaman taklik talak yang dianggap sebagai perjanjian perkawinan, adanya keyakinan bahwa perjanjian perkawinan hanya diperuntukan bagi pasangan perkawinan campuran, serta adanya keyakinan bahwa perjanjian perkawinan adalah pemisah harta perkawinan. Kedua, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tidak dapat mendatangkan banyak pengaruh kepada masyarakat. Masyarakat yang telah digolongkan melalui jenis perkawinan yang telah dilakukan dan jenis generasi kelahirannya menunjukkan bahwa terdapat keyakinan yang hidup pada masyarakat tentang perkawinan yang tidak membutuhkan perjanjian lagi didalamnya menjadi pedoman bahwa dalam perkawinan cukup dengan satu perjanjian yaitu akad. Sehingga adanya perjanjian perkawinan dapat diterapkan hanya ketika dibutuhkan keberadaannya. Kata kunci: Perjanjian Perkawinan, Perubahan Masyaraka