TELAAH ATAS PENGGUNAAN MEREK YANG MENGANDUNG UNSUR PORNOGRAFI

Merek merupakan ujung tombak dunia perdagangan, karena fungsinya sebagai media untuk mempromosikan produk yang diperdagangkan. Merek sebagai hak kekayaan intelektual bukan hanya mengatur tentang hak perlindungan yang didapat pemegang merek, namun agar merek dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan keuntungan pemegang merek. tulisan ataupun simbol disebut sebagai merek. Perlindungan terhadap merek di Indonesia, telah tercantum dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, beberapa Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri dan Keputusan Dirjen Kekayaan Intelektual. Dalam peraturan tersebut dijelaskan syarat-syarat merek yang boleh didaftarkan dan tidak boleh didaftarkan, salah satunya adalah tidak boleh bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum. Namun, di Indonesia, merek yang mengandung unsur pornografi sehingga penyusun menarik 2 (dua) pokok masalah, yakni: 1. apa akibat hukum dari penggunaan merek yang mengandung unsur pornografi berdasarkan ketentuan merek? 2. Bagaimana penegakan hukum menindaklanjuti penggunaan merek yang mengandung unsur pornografi berdasarkan ketentuan merek? Metode penelitian yang digunakan penyusun untuk meneliti skripsi ini adalah penelitian pustaka dengan sifat penelitian deskriptif analitis serta pendekatan yuridis normative yakni dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan dan kemudian menganalisis permasalahan yang terjadi. Sedangkan, kerangka teoritik yang digunakan dalam penelitian adalah menggunakan Hak Kekayaan Intelektual secara umum yang kemudian dikhususkan pada merek, Pornografi, Penegakan Hukum dan Komodifikasi seksual yang mengkaitkan Antara merek yang mengandung pornografi dengan harkat tubuh manusia. Berdasarkan penelitian yang dilakukan penyusun, didapatkan bahwasannya, merek yang mengandung pornografi masih banyak beredar, bahkan beberapa belum ditindaklanjuti penegakan hukumnya. Ketentuan-ketentuan tentang merek, baik peraturan khusus maupun yang bersinggungan dengan merek, telah secara tegas mengatur mengenai pelarangan terhadap adanya merek yang mengandung unsur pornografi dengan memberikan sanksi-sanksi untuk yang melanggar ketentuan. Sanksi tersebut berupa sanksi pidana dan sanksi administratif