PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERMOHONAN IZIN POLIGAMI KARENA ISTERI TIDAK DAPAT MENJALANKAN KEWAJIBANNYA (Studi Putusan Nomor 3462/Pdt.G/2018/PA Bbs)

ABSTRAK Raharto, Putut Dwi,Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Permohonan Izin Poligami Karena Isteri Tidak Dapat Menjalankan Kewajibannya (Studi Putusan Nomor 3462/Pdt.G/2018/PA Bbs). Skripsi. Tegal: Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pancasakti Tegal. 2019. Berpoligami tidaklah gampang, melainkan mempunyai persyaratan yang cukup ketat. Ketatnya persyaratan ini menyebabkan sering terjadi pelanggaran atau penyimpangan dari peraturan perundang-undangan. Hakim dalam memutuskan perkara permohonan izin poligami harus terlebih dahulu mengetahui duduk perkaranya dan pertimbangan hukum mengenai perkara tersebut disertai alasan-alasannya dan dasar hukumnya. Tujuan dari penelitian ini untuk: 1) Mendeskripsikan prosedur permohonan izin poligami dalam perspektif hukum positif Indonesia, 2) Mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan permohonan izin poligami karena isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya pada Putusan Nomor 3462/Pdt.G/2018/PA Bbs. Sumber data penelitian ini adalah data sekunder yaitu dokumen pengadilan berupa Putusan. Metode pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan studi dokumen. Analisis data penelitian menggunakan analisis kualitatif dengan menggunakan metode deduktif. Hasil penelitian diperoleh suatu kesimpulan bahwa: 1) Prosedur permohonan izin poligami dalam perspektif hukum positif Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 3-5 dan diperjelas Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 40-44 dan KHI Bab IX mulai Pasal 55 sampai 59. Sementara bagi Pegawai Negeri Sipil, aturan poligami dipisahkan melalui Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil; 2) Pertimbangan hakim dalam memutuskan permohonan izin poligami karena isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya pada Putusan Nomor 3462/Pdt.G/ 2018/PA Bbs sudah sesuai dengan fakta-fakta, bahwa permohonan a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 57 KHI dan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto dan Pasal 58 Ayat (1) KHI. Pemohon dan calon istri kedua Pemohon juga tidak ada halangan untuk dapat menikah sebagaimana ketentuan Pasal 8-10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 39-44 KHI sehingga permohonan izin poligami dikabulkan. Namun menurut penulis terkait pemeriksaan setempat terhadap objek harta Pemohon dan Termohon yang dimohonkan untuk ditetapkan sebagai harta bersama, antara pertimbangan dengan putusan hakim terjadi kejanggalan, yakni bahwa di dalam bangunan toko sembako milik Pemohon dan Termohon tersebut terdapat stok barang-barang yang dijual senilah Rp. 124.478.000,- tidak dimasukan dalam putusan. Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Poligami, dan Kewajiban Isteri. ===================================================================================================== ABSTRACT Raharto, Putut Dwi, Judge's Consideration in Deciding on a Polygamy Permit Application Because the Wife Cannot Carry Out Her Obligations (Study of Decision Number 3462/Pdt.G/2018/PA Bbs). Skripsi. Tegal: Legal Studies Program, Faculty of Law, Pancasakti Tegal University. 2019. Polygamy is not easy, but has fairly strict requirements. The strictness of these requirements causes frequent violations or deviations from the laws and regulations. The judge in deciding the case for a polygamy permit application must first know the case seat and legal considerations regarding the case along with the reasons and legal basis. The purpose of this study is to: 1) Describe the procedure for applying polygamy permits in the perspective of Indonesian positive law, 2) Knowing the judge's judgment in deciding polygamy permit applications because the wife cannot carry out her obligations in Decision Number 3462/Pdt.G/2018/PA Bbs. The source of this research data is secondary data, namely court documents in the form of decisions. Methods of collecting data using literature studies and document studies. Analysis of research data using qualitative analysis using deductive methods. The results of the study obtained a conclusion that: 1) The procedure for applying for polygamy permits in the perspective of positive Indonesian law is regulated in Law No. 1 of 1974 concerning Marriage Article 3-5 and clarified Government Regulation No. 9 of 1975 concerning Implementation of Law No. 1 of 1974 Article 40-44 and KHI Chapter IX starting from Articles 55 to 59. While for Civil Servants, the rules of polygamy are separated through Government Regulation No. 10 of 1983 concerning Permit for Marriage and Divorce for Civil Servants; 2) The consideration of the judge in deciding the application for a polygamy permit because the wife cannot carry out her obligations in Decision Number 3462/Pdt.G/2018/PA Bbs is in accordance with the facts, that the a quo petition fulfills the provisions of Article 4 Paragraph (1) and ( 2) Law Number 1 Year 1974 concerning Marriage in conjunction with Article 57 KHI and Article 5 Paragraph (1) Law Number 1 Year 1974 juncto and Article 58 Paragraph (1) KHI. The Petitioner and the applicant's second future wife also have no obstacle to being able to get married as stipulated in Article 8-10 of Law Number 1 Year 1974 in conjunction with Article 39-44 of the KHI so that the request for permission for polygamy is granted. But according to the author regarding the local examination of the object of the property of the Petitioners and Respondents who were requested to be declared joint property, the consideration with the judge's decision was that there was a stock of goods sold in the Rp. 124,478,000, - not included in the decision. Keywords: Judge Considerations, Polygamy, and Wife's Obligations