PENYELESAIAN HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN DI PENGADILAN NEGERI BREBES (Studi Kasus Perkara Nomor 6/Pdt.P/2019/PA.Bbs)

ABSTRAK Nugroho, Hermin. Penyelesaian Harta Bersama Akibat Perceraian di Pengadilan Negeri Brebes (Studi Kasus Perkara Nomor 6/Pdt.G/2018/PN.Bbs). Skripsi. Tegal: Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Pancasakti Tegal. 2019. Pernikahan yang berakhir dengan suatu perceraian sering membawa permasalahan baru, salah satunya pihak suami atau pihak isteri pasti akan mengajukan gugatan tentang harta bersama. Harta bersama merupakan masalah yang sangat besar pengaruhnya dalam kehidupan suami isteri apabila terjadi perceraian, harta bersama sering kali muncul pada saat telah terjadi perceraian atau bahkan pada saat perceraian sedang berlangsung atau diproses di Pengadilan Agama. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penerapan ketentuan hukum positif terhadap harta bersama pada kasus perkara Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Bbs dan mengkaji akibat hukum jual beli atas harta bersama tanpa persetujuan masing-masing pihak di Pengadilan Negeri Brebes pada kasus perkara Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Bbs. Jenis penelitian adalah penelitian kepustakaan dengan pendekatan penelitian hukum yuridis normatif. Sumber data utama penelitian adalah data sekunder dengan metode pengumpulan data studi kepustakaan dan dokumen. Metode analisis data dilakukan secara deduktif dianalisa dengan metode normatif kualitatif. Hasil penelitian disimpulkan bahwa 1) Penerapan ketentuan hukum positif terhadap harta bersama pada kasus perkara No. 6/Pdt.G/2018/PN Bbs berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) UUP dan Pasal 119 KUH Perdata bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, menjadi harta bersama. Perolehan hak atas objek perkara terjadi pada tahun 2008 dan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat I telah terjadi sejak tanggal 15 Mei 2006 dan bercerai tanggal 26 Oktober 2017. 2) Meskipun kualifikasi pembeli yang beritikat baik telah sesuai dengan ketentuan SEMA No. 4 Tahun 2016, namun semestinya disadari Tergugat II bahwa jual beli antara Tergugat I dan Tergugat II merupakan harta bersama maka tetaplah harus mendasar pada ketentuan Pasal 35 ayat (1) UUP, sehingga tindakan Tergugat II dalam proses jual beli tanah tersebut merupakan kualifikasi pembeli yang tidak teliti dan dikategorikan sebagai pembeli yang tidak baik. Akibat hukum jual beli tanah atas harta bersama tanpa persetujuan salah satu pihak pada Kasus Perkara Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Bbs adalah Akta Jual Beli Nomor 982/2017 tertanggal 21 Desember 2017, batal demi hukum. Dengan demikian karena bersumber dari dasar jual beli yang tidak sah maka Sertifikat Hak Milik Nomor 02833 atas nama Tergugat II juga tidak mempunyai kekuatan hukum. Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan informasi dan masukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, dan semua pihak yang membutuhkan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. Kata Kunci: Penyelesaian, Harta Bersama, dan Perceraian. ================================================================================================================== ABSTRACT Nugroho, Hermin. Settlement of Joint Assets Due to Divorce in Brebes District Court (Case Study Case Number 6/Pdt.G/2018/PN.Bbs). Skripsi. Tegal: Law Faculty Faculty of Law Study Program, Tegal Pancasakti University. 2019. Marriage that ends with a divorce often brings new problems, one of which is the husband or wife will definitely file a lawsuit about joint property. Joint property is a very big problem affecting the life of a husband and wife in case of divorce, shared property often arises when a divorce has taken place or even when the divorce is in progress or is processed in the Religious Courts. This study aims to describe the application of positive legal provisions for joint assets in case number 6/Pdt.G/2018/PN Bbs and examine the legal consequences of the sale and purchase of joint property without the approval of each party in the Brebes District Court in case case Number 6 /Pdt.G/2018/PN Bbs. This type of research is library research with normative juridical legal research approaches. The main data source of research is secondary data with the method of collecting literature and document study data. Data analysis method is deductively analyzed using qualitative normative methods. The results of the study concluded that 1) The application of positive legal provisions for joint assets in case case No. 6/Pdt.G/2018/PN Bbs based on the provisions of Article 35 paragraph (1) of the UUP and Article 119 of the Civil Code that the assets obtained during the marriage take place, become joint property. The acquisition of rights to the object of the case occurred in 2008 and the marriage between the Plaintiff and Defendant I has occurred since May 15, 2006 and divorced on October 26, 2017. 2) Although the qualifications of buyers in good faith are in accordance with the provisions of SEMA No. 4 of 2016, but Defendant II should realize that the sale and purchase between Defendant I and Defendant II are joint assets, so it must still be based on the provisions of Article 35 paragraph (1) of the UUP, so that the actions of Defendant II in the process of buying and selling land constitute buyer qualifications that are not thorough and categorized as a bad buyer. The legal consequences of buying and selling land for joint property without the agreement of one of the parties in Case Case Number 6/Pdt.G/2018/PN Bbs is a Deed of Sale and Purchase Number 982/2017 dated December 21, 2017, null and void. Therefore, because it originates from an illegal sale and purchase basis, the Certificate of Ownership Number 02833 in the name of Defendant II also does not have legal force. Based on the results of this study are expected to be material information and input for students, academics, practitioners, and all those who need it in the Faculty of Law, University of Pancasakti Tegal. Keywords: Settlement, Joint Assets, and Divorce