KAJIAN YURIDIS SITA UMUM HARTA KEKAYAAN BUMN PAILIT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMER 17 TAHUN 2003 TENTANG KEUANGAN NEGARA SKRIPSI

ABSTRAK Penelitian hokum ini bertujuan mengetahui kedudukan dan status hokum harta kekayaan Badan Usaha Milik Negara Persero terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, serta sita umum harta kekayaan Badan Usaha Milik Negara Persero atas berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara. Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan doktrin. Sumber data penelitian berupa data sekunder yaitu bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yaitu studi pustaka. Teknik analisa bahan hukum menggunakan deduktif. Hasil penelitian bahwa kedudukan dan status hokum harta kekayaan Badan Usaha Milik Negara adalah bagian dari keuangan negara. SitaUmum harta kekayaan Badan Usaha Milik Negara Persero dapat dilaksanakan terhadap berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.Sita umum ini berlaku terhadap harta kekayaan Badan Usaha Milik Negara sebagai badan hukum. Demikian, apabila terdapat barang milik negara yang masih dikuasai yang pengelolaanya dititipkan pada Badan Usaha Milik Negara maka, Pasal 50 Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara berlaku terhadap barang milik negara tersebut. Sehingga barang milik negara tidak dapat dilakukan penyitaan. Kata Kunci :Badan Usaha Milik Negara, Kepailitan, Perbendaharaan Negar