PELAKSANAAN PEMBEBANAN HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH DALAM PERJANJIAN KREDIT DI PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BADAN KREDIT KECAMATAN BANJARHARJO (PD BPR BKK BANJARHARJO)

ABSTRAK Adanya aturan hukum mengenai pelaksanaan pembebanan Hak Tanggungan dalam suatu perjanjian kredit bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi semua pihak yang berkaitan dengan tanah sebagai jaminan kredit. Untuk itu praktik pengikatan kredit dengan jaminan Hak Tanggungan dalam kegiatan perbankan hendaknya dapat pula dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah diatur dalam Undang-Undang Hak Tanggungan. Permasalahan yang akan diteliti adalah mengenai tata cara pelaksanaan pembebanan Hak Tanggungan dalam Perjanjian Kredit dengan jaminan hak atas tanah pada PD. BPR BKK BANJARHARJO Kabupaten Brebes, serta kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembebanan Hak Tanggungan dalam Perjanjian Kredit dengan jaminan hak atas tanah beserta cara mengatasinya. Metode yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah metode normatif empiris, yaitu penelitian yang menggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris seperti berusaha menelaah mengenai implementasi ataupun pelaksanaan dari ketentuan hukum normatif (Undang-undang) ke dalam setiap peristiwa hukum yang terjadi dalam suatu masyarakat. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa pembebanan Hak Tanggungan harus didahului dengan perjanjian pokoknya yaitu perjanjian kredit, dan kendala yang seringkali di hadapi ialah terjadinya kredit non lancar atau kredit macet. Kata kunci : Hak Tanggungan, Perjanjian Kredit