KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERDATA

ABSTRAK Oktovianto, Catur. Kewenangan Pengadilan Negeri dalam Penyelesaian Perkara Perdata. Skripsi. Tegal: Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Pancasakti Tegal. 2019. Pengadilan sebagai lembaga yang dibentuk negara untuk menangani perkara-perkara yang diajukan masyarakat dengan tujuan memperoleh keadilan. Namun, sering kali para pihak yang bersengketa tidak merasa hak-haknya dipenuhi dalam suatu pengadilan. Kepastian hukum atas suatu hak, mengajukan permasalahannya melalui gugatan ke pengadilan, sering terombang-ambing dari penyelesaian perkara sederhana, cepat dan biaya ringan berkenaan kewenangan mengadili suatu pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan Pengadilan Negeri Slawi dalam penyelesaian perkara perdata perbuatan melawan hukum pada perkara No. 6 /Pdt.G/2019/PN.Bbs dan dasar hukum pertimbangan hakim dalam mengabulkan eksepsi kuasa tergugat yang nenyatakan bahwa Pengadilan Negeri Brebes tidak berwenang untuk mengadili perkara No. 6/Pdt.G/2019/PN.Bbs. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan penelitian hukum normatif. Sumber data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan metode pengumpulan data studi kepustakaan dan dokumen. Metode analisis data dilakukan secara deduktif dianalisa dengan metode normatif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dalil Penggugat dalam perkara No. 6 /Pdt.G/2019/PN.Bbs mempunyai latar belakang pokok persoalan terkait dengan hukum perkawinan, harta bersama, dan hibah. Kemudian dilihat dari subjek hukumnya yaitu penggugat dan tergugat merupakan orang-orang yang beragama Islam. Jadi Pengadilan Negeri Brebes dalam penyelesaian perkara perdata perbuatan melawan hukum pada perkara No. 6 /Pdt.G/2019/PN.Bbs tidak berwenang untuk mengadili. Dasar hukum pertimbangan hakim dalam mengabulkan eksepsi kuasa tergugat yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Brebes tidak berwenang untuk mengadili perkara No. 6/Pdt.G/2019/PN.Bbs, yaitu Pasal 49 dan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a) perkawinan, b) waris, c) wasiat, d) hibah, e) wakaf, f) zakat, g) infaq, h) shadaqah, dan i) ekonomi syari'ah. Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada Pasal 49 yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama bersama-sama perkara. Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan informasi dan masukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, dan semua pihak yang membutuhkan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. Kata Kunci: Kewenangan, Pengadilan Negeri, dan Perkara Perdata. ================================================================================================================== ABSTRACT Oktovianto, Catur. Authority of District Courts in Settling Civil Cases. Skripsi. Tegal: Law Faculty Faculty of Law Study Program, Tegal Pancasakti University. 2019. The court as an institution formed by the state to handle cases submitted by the community with the aim of obtaining justice. However, often the parties to the dispute do not feel their rights are fulfilled in a court of law. The legal certainty of a right, submitting its problems through a lawsuit to the court, is often oscillated from simple, fast and low-cost case settlements regarding the authority to try a court. This study aims to determine the authority of the Slawi District Court in the settlement of civil cases against the law in case No. 6/Pdt.G/2019/PN.Bbs and the legal basis for the judge's consideration in granting the exception to the power of the defendant which states that the Brebes District Court is not authorized to hear case No. 6/Pdt.G/2019/PN.Bbs. The type of research used is library research with a normative legal research approach. The main data source used in this research is secondary data with the method of collecting literature and document study data. Data analysis method is deductively analyzed using qualitative normative methods. The results of this study indicate that the Plaintiff's Arguments in case No. 6/Pdt.G/2019/PN.Bbs has a background in issues related to marriage law, joint property, and grants. Then seen from the legal subject, the plaintiff and defendant are people who are Muslim. So the Brebes District Court in the settlement of civil cases is against the law in case No. 6/Pdt.G/2019/PN.Bbs is not authorized to adjudicate. The legal basis for the judge's consideration in granting the exception to the power of the defendant stating that the Brebes District Court was not authorized to hear case No. 6/Pdt.G/2019/PN.Bbs, namely Article 49 and Article 50 paragraph (2) of Law No. 3 of 2006 which has been updated with Law No. 50 of 2009 concerning Religious Courts. The Religious Courts have the duty and authority to examine, decide upon, and settle cases at the first level between people who are Muslims in the areas of: a) marriage, b) inheritance, c) wills, d) grants, e) endowments, f) zakat, g ) infaq, h) shadaqah, and i) syari'ah economics. In the event of a dispute over ownership as referred to in Article 49 whose legal subject is between people who are Muslims, the object of the dispute is decided by a religious court together with the case. Based on the results of this study are expected to be material information and input for students, academics, practitioners, and all those who need it in the Faculty of Law, University of Pancasakti Tegal. Keywords: Authority, District Court, and Civil Case