PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR KARENA PEMBATALAN SERTIFIKAT HAK TANGGUNGAN

Latar belakang skripsi ini mengenai lembaga jaminan hak tanggungan yang diikat dalam suatu perjanjian kredit yang ada karena perjanjian pokok berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Namun, keberadaan sertifikat hak tanggungan tidak serta merta dapat menjamin pelunasan pembiayaan kredit tersebut secara mutlak. Apabila hak tanggungan dilawan melalui suatu gugatan ke pengadilan oleh pemberi hak tanggungan atau pihak ketiga yang dirugikan, maka akan menimbulkan permasalahan. Penelitian ini bertujuan: (1) Untuk mengetahui bagaimana bentuk-bentuk perlindungan hukum bagi kreditur karena pembatalan. (2) Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam melakukan perlindungan hukum. Jenis Penelitian Ini adalah bersifat normatif-empiris, yaitu penelitian hukum tentang pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum positif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Pendekatan yang di gunakan dengan pendekatan secara normatif. Teknik Pengumpulan datanya melalui Studi Kepustakaan (Library Research). Dan dianalisis dengan secara kualitatif dan ditafsirkan secara logis dan sistematis, serta konseptual dengan tata cara sebagaimana yang telah ditetapkan oleh asas-asas yang berlaku umum dalam perundang-undangan. Hasil penelitian menjelaskan bentuk-bentuk perlindungan hukum dari dibatalkannya sertifikat hak tanggungan di pengadilan dan hambatan-hambatan dari perlindungan hukum bagi kreditur. Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi informasi dan masukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, dan semua pihak yang membutuhkan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Setifikat Hak Tanggungan, Hambatan Perlindungan Hukum, Kreditur