Perlindungan Hukum Pembeli Terhadap Sistem Blokir Menurut Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Blokir Dan Sita

Sengketa jual beli atas kepemilikan tanah banyak terjadi. Sertifikat yang didapatkan atas hasil jual-beli tanah tersebut sejatinya memiliki kedudukan hukum sebagai alat bukti, namun keabsahan sertipikat atas Hak tanah tersebut yang sering menjadi sengketa tanah pada jual beli. Maka Sistem pemblokiran tanah dan penyitaan tanah diterapkan untuk sebuah tanah yang sedang disengketakan. Mengantisipasi persoalan yang terjadi, pemerintah kemudian menetapkan kebijakan berupa penyitaan dan pemblokiran tanah dengan maksud untuk memberikan jaminan atas kepemilikan tanah melalui Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Blokir dan Sita. Penelitian ini bertujuan: (1) Mendeskripsikan Perlindungan Hukum Pembeli Terhadap Sistem Blokir, (2) Mengetahui Penyelesaian Sistem Blokir. Jenis Penelitian adalah deskriptif – preskriptif pendekatan yang digunakan teknik pengumpulan datanya melalui metode pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pembeli beritikad baik telah diatur dalam Yurisprudensi MA tanggal 29 Maret 1982 Nomor 1230 K/Sip/1980, menegaskan bahwa pembeli yang beritikad baik harus mendapat perlindungan hukum. Pembeli yang beritikad baik yang dimaksud ialah apabila telah memenuhi syarat materiil dan syarat formal pada saat melakukan peralihan jual beli tanah maka terhadap perbuatan hukum jual beli tersebut, ia selalu mendapat perlindungan hukum karena dianggap telah memenuhi syarat sahnya jual beli. Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan informasi dan masukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, dan semua pihak yang membutuhkan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. Kata Kunci: Sistem Blokir, Sita, Sengketa Tanah, Itikad Baik ================================================================================================================== Sales and purchase disputes over land ownership are common. The certificate obtained from the sale of the land actually has a legal position as evidence, but the legality of the certificate of land rights is often a land dispute in the sale and purchase. So the system of land blocking and land confiscation is applied to a land that is being disputed. Anticipating problems that occur, the government then established a policy in the form of confiscation and blocking of land with a view to providing guarantees for land ownership through the Minister of Agrarian Regulation and Spatial Planning / Head of the National Land Agency Number 13 of 2017 concerning Procedures for Blocking and Confiscating. This study aims to: (1) Describe the Buyer Legal Protection of the Blocking System, (2) Determine the Completion of the Blocking System. This type of research is descriptive - prescriptive approach used to collect data through the method of legislation approach. The results of this study indicate that buyers in good faith have been regulated in the MA Jurisprudence dated March 29, 1982 Number 1230 K / Sip / 1980, asserting that buyers in good faith must receive legal protection. The buyer in good faith in question is if he has fulfilled the material requirements and formal conditions when making the sale and purchase of land, then the legal act of buying and selling, he always gets legal protection because it is deemed to have fulfilled the legal requirements of buying and selling. Based on the results of this study are expected to be material information and input for students, academics, practitioners, and all parties who need it in the Faculty of Law, University of Pancasakti Tegal. Keywords: Blocking Systems, Confiscation, Land Disputes, Good Fait