PELAKSANAAN CUTI BERSYARAT BAGI NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B TEGAL

ABSTRAK Penelitian cuti bersyarat bagi narapidana dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif dan Statue approach yaitu pendekatan yang menggunakan konsepsi legis positivis dan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang. Konsep ini memandang hukum dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa pelaksanaan cuti bersyarat dan mengetahui hambatan dalam pelaksanaan cuti bersyarat bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tegal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan cuti bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tegal telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Hambatan dalam pelaksanaan cuti bersyarat adalah dilakukannya pelanggaran disiplin yang menyebabkan hak narapidana tersebut ditarik kembali atau dibatalkan dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam mewujudkan program cuti bersyarat serta narapidana tidak memiliki keluarga yang dapat menjaminnya untuk mendapatkan cuti bersyarat. Kata kunci: narapidana, cuti bersyarat, lembaga pemasyarakata