Implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) angkutan orang di Dinas Perhubungan Kota Malang: Analisis perspektif Pasal 141 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan maslahah mursalah

INDONESIA: Standar Pelayanan Minimal angkot AL diperlukan khususnya untuk menyelenggarakan angkutan perkotaan yang nyaman, aman, dan terjangkau untuk pengguna jasa angkot yang berdasar pada pasal 141 undang-undang nomor 22 tahun 2009 temtang lalu lintas dan angkutan jalan yang terdiri dari enam aspek sebagai tolak ukur pelayanan yang mempertemukan tingkat kepentingan pihak terkait. Dengan pelayanan yang diberikan apakah sudah sesuai dengan ketentuan yang ada. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana implementasi pasal 141 undang-undang nomor 22 tahun 2009 dan tinjauan Maslahah Mursalah. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, dengan pendekatan yuridis sosiologis. Pengumpulan data yang dilakukan yaitu dengan cara melakukan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SPM angkutan orang pada angkot AL di kota Malang sudah banyak yang diterapkan, namun ada yang sudah diterapkan tetapi tidak berjalan. SPM sebagai pendukung angkot dalam memberikan pelayanan termasuk maslahat dalam pemenuhan kebutuhan hajiyat/sekunder yang memberikan kemudahan dan tidak mendatangkan kesulitan. Namun seiring berjalannya waktu, ada beberapa ketentuan dalam SPM yang dirasa kurang dapat memenuhi kebutuhan penumpang. ENGLISH: Minimum Service Standards AL transport is needed specifically to carry out urban transportation that is convenient, safe, and affordable for users of transport services based on article 141 of law number 22 of 2009 concerning traffic and road transportation which consists of six aspects as a measure of service that bring together the level of interest of related parties. With the services provided, are they in accordance with the provisions. The purpose of this study is to determine the extent of the implementation of article 141 of law number 22 of 2009 and Maslahah Mursalah. This research is empirical juridical research, with a sociological juridical approach. Data collection is done by conducting interviews. The results of the study show that the application of MSS for AL city transportation in Malang has been widely applied, but some have been implemented but are not sustainable. MSS as a supporter of city transportation in providing services includes benefits in meeting hajiyat / secondary needs that provide comfort and do not bring difficulties. But over time, there are several provisions in the MSS which are considered to be less satisfying to the needs of passengers