PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PRAKTEK PROSTITUSI TERSELUBUNG DI KABUPATEN SLEMAN

Prostitusi merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat, sebab perbuatan tersebut dapat menyebabkan suatu keresahan di masyarakat serta mengganggu tatanan kehidupan di masyarakat sekitar. Prostitusi adalah perbuatan menyimpang dari norma kesusilaan dimana perempuan atau laki-laki menjajakan dirinya untuk mendapatkan kepuasan nafsu dan upah. Prostitusi menyebar sangat pesat di Indonesia, seperti yang terjadi di Kabupaten Sleman, banyaknya pelanggaran prostitusi yang dilakukan dengan berkedok antara lain: Panti Pijat Reflexy, Salon Kecantikan dan SPA. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh keresahan akan praktik prostitusi terselubung yang berkedok tempat-tempat usaha tersebut di wilayah Kabupaten Sleman, yang hampir sama sekali tidak terekspose dan tidak tersentuh oleh aparat penegak hukum, disebabkan karena pelanggaran ini luput dari pandangan mereka namun memiliki potensi dampak negatif bagi masyarakat baik secara sosial, psikologi, agama dan budaya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap praktik prostitusi terselubung berkedok panti pijat, salon dan spa di Kabupaten Sleman. Penyusunan skripsi ini merupakan jenis penelitian deskriptif analitik yaitu penelitian lapangan dan menjelaskan apa yang ada di lapangan dengan pendekatan masalah yuridis empiris. Data didapat langsung dari subyek penelitian dengan cara pengamatan secara langsung, wawancara dan melalui telaah pustaka, untuk menganalisis data penyusun menggunakan metode analisis kualitatif, yakni menggambarkan mengenai peraturan kemudian dikaitkan dengan kenyataannya dilapangan dan akhirnya mengambil kesimpulan. Adapun lokasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah Kabupaten Sleman. Hasil penelitian model penegakan hukum terhadap praktik prostitusi terselubung di Kabupaten Sleman dilakukan dengan beberapa metode antara lain: (1) Preventif, penegakan hukum melalui pemberian sanksi administrasi berupa penutupan tempat usaha untuk mencegah terjadi praktik prostitusi terselubung berkedok tempat pijat, salon dan spa. (2) Represif, penegakan hukum melalui operasi pekat yang dilakukan Polres Sleman bekerja sama dengan Polda DIY dalam memberantas penyakit masyarakat termasuk didalamnya prostitusi serta memberikan sanksi pidana menurut ketentuan yang berlaku. Penghambat penegakan hukum terhadap praktik prostitusi terselubung ini disebabkan beberapa faktor anatara lain: (1) Belum adanya Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sleman yang mengatur secara khusus tentang Larangan Prostitusi dan Pelacuran, (2) Oknum aparat penegak hukum yang diam-diam ikut terlibat dalam kegiatan prostitusi dengan cara memberikan bocoran ketika akan dilakukan razia atau operasi, (3) Kurangnya kesadaran hukum masyarakat sekitar tempat prostitusi berkedok tersebut berada