Kajian Terhadap Posisi Perempuan Dalam Perkawinan Campuran Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Dan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 Tentang Kewarganegaraan

Setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban terhadap negaranya, sebaliknya Negara mempunyai kewajiban memberikan perlindungan hukum terhadap warga negaranya. Dengan semakin pesatnya interaksi antar orang yang melewati batas Negara, semakin besar kemungkinan timbulnya permasalahnpermasalahan hukum yang menyangkut hukum perkawinan terutama perkawinan campuran beda kewarganegaraan yang berlaku di Indonesia kurang memuaskan bagi kaum perempuan. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah Bagaimanakah status kewarganegaraan perempuan warga negara indonesia yang melangsungkan perkawinan campuran ditinjau dari Undang-Undang Kewarganegaraan Nomor 62 Tahun 1958 dan Undang-Undang Kewarganegaraan Nomor 12 Tahun 2006? dan\ud bagaimana perlindungan hukum wanita terhadap kedudukan anak hasil perkawinan campuran? Adapun metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif yaitu pemecahan masalah yang diselidiki menggambarkan objek penelitian beradasarkan kenyataan yang ada dan fakta-fakta yang sebagaimana adanya. Dalam penulisan ini penulis menjelaskan posisi atau status perempuan warga negara Indonesia yang melangsungkan perkawinan campuran dengan laki-laki warga negara asing, dan menjelaskan pula perlindungan hukum terhadap anak hasil perkawinan campuran. Undang-Undang Kewargaenagaraan Nomor 62 Tahun 1958 karena sudah tidak relevan dan sudah tidak berlaku lagi bagi kehidupan masyarakat Indonesia, lalu dengan dikeluarkannya Undang-Undang Kewarganegaraan Nomor 12 Tahun 2006 ternyata belum menjamin perlindungan hak perempuan dan belum menjamin perlindungan terhadap kedudukan anak hasil perkawinan campuran, seperti dalam kasus putusan Nomor 80/PUU-XIV/2016. Dan pada akhirnya diharapkan pembentuk Undang-Undang merevisi peraturan Perundang-Undangan secara menyeluruh atau Pasal-Pasal tertentu guna mengoptimalkan dalam pemenuhan perlindungan Hak Asasi Manusia Kata Kunci : Perkawinan Campuran, Kewarganegaraa