Implementasi Perlindungan Hak-Hak Tersangka dan Terdakwa melalui Asas praduga tidak bersalah dan Asas Kesamaan Kedudukan Dihadapan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Tipe penelitian ini merupakan tipe penelitian Yuridis-Normatif, yaitu penelitian dilakukan dengan cara meneiti bahan pustaka dan data sekunder berdasarkan permasalahan penelitian yang ada. Penelitian ini menggunakan 3 (tiga) pendekatan Statute Approach (pendekatan undang-undang), dan Case Approach (pendekatan kasus). Penelitian ini bertujuan yaitu, pertama, untuk mengetahui konsep perlindungan ham melalui Asas praduga tidak bersalah dan asas kesamaan kedudukan dihadapan hukum dalam Sistem Peradilan Pidana, kedua, untuk mengetahui implementasi perlindungan ham di indonesia berdasarkan Asas praduga tidak bersalah dan asas kesamaan kedudukan dihadapan hukum. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan dua kesimpulan yaitu pertama, asas praduga tidak bersalah dan asas kedudukan yang sama dihadapan hukum sudah jelas dijamin dalam UUD 1945, perangkat Undang-Undang dan KUHAP. Hal ini menjadi landasan bahwa setiap orang yang berhadapan dengan hukum harus diperlakukan dengan adil, tidak diintimidasi, dihargai hak-haknya dan diperlakukan merdeka. Selain itu, setiap orang juga berhak memperoleh putusan yang adil dan tidak membeda-bedakan, dengan berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dihadapan persidangan sesuai dengan asas praduga tidak bersalah dan asas kesamaan kedudukan dihadapan hukum. Kedua, kasus Mutiari dan perkara-perkara Orde Baru lainnya yang belum tuntas sampai dengan saat ini menunjukkan belum efektifnya implementasi asas praduga tidak bersalah dan asas kedudukan yang sama dihadapan hukum di negara ini. Walaupun telah diatur ketentuannya didalam KUHAP dan Konvensi Anti Penyiksaan (yang saat itu sudah berlaku), penegakan hak-hak Tersangka dan terdakwa belum dapat diakomodir.Kata Kunci : HAM, Asas Praduga Tidak Bersalah, Asas kesamaan kedudukan dihadapan hukum, Negara Huku