Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Jual Beli Barang Melalui E-Commerce

The Constitution of the Republic of Indonesia in 1945 article 1 paragraph 3, which reads "the State of Indonesia is a country of laws". This means that all members of society must be based on the law. The modern era of globalization, this versatile, all human activities have to be implemented quickly and easily. Selling is one of the fulfillment of human needs. E-Commerce is the business model of modern non-face (do not bring the perpetrators of the attempt to physically or real). Is there any formulation raised namely (1) How the legal sale and setting items through e-commerce? (2) How legal protection for consumers who suffered losses due to selling of goods e-commerce? Research methods used are normative, approach to research legislation, researching yet details rules governing consumer protection against businesses trading online, and then processed and analyzed with the use of interpretation and legal argumentation systematically as well as poured are descriptive. The results of this study are sale of goods law setting through Electronic Commerce (E-Commerce) have been set up in the ACT ITE and UUPK. legal protection for consumers who suffered losses due to the trading of goods electronic commerce (e-commerce) in the ACT ITE has been regulated in article 28 paragraph 1 regarding the losses consumers in e-commerce. As it known article 19 UUPK is set the compensation responsibility.Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat 3, yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.Maksudnya adalah segala aktivitas manusia harus berlandaskan hukum. Era globalisasi yang semakin canggih ini, semua kegiatan manusia diupayakan dapat dilaksanakan dengan efisien dan mudah. Jual beli merupakan salah satu pemenuhan kebutuhan manusia. E-Commerce adalah suatu gaya baru dalam bertransaksi secara online (tidak menghadirkan pelaku usaha secara fisik atau nyata). Ada pun rumusan masalah yang diangkat yakni (1)Bagaimana pengaturan hukum jual-beli barang melalui e-commerce? (2)Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen yang mengalami kerugian akibat jual beli barang e-commerce? Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif, pendekatan perundang-undangan, meneliti belum jelasnya aturan yang mengatur perlindungan konsumen terhadap usaha jual-beli online, kemudian diolah dan dianalisa dengan menggunakan intepretasi dan argumentasi hukum secara sistematis serta dituangkan secara deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah pengaturan hukum jual-beli barang secara online telah diatur dalam UU ITE dan UUPK. perlindungan hukum bagi konsumen yang mengalami kerugian akibat jual-beli barang electronic commerce (e-commerce) dalam UU ITE telah diatur dalam Pasal 28 ayat 1 mengenai kerugian konsumen dalam e-commerce. Sebagaimana diketahui pasal 19 UUPK yang dimaksud mengatur tanggung jawab ganti rugi