Kepastian Pengaturan Pengisian Jabatan Hakim Konstitusi Sebagai Upaya Pengawasan Preventif

Hakim Konstitusi merupakan pejabat negara sebagai pelaku utama kelembagaan Mahkamah Konstitusi yang berperan penting dalam menjalankan kewenangan dan kewajibannya, maka pengaturan pengisian jabatan Hakim Konstitusi yang dijadikan upaya pengawasan preventif sudah seharusnya berdiri ajeg. Namun demikian, pengisian jabatan Hakim Konstitusi yang berbeda-beda antara Mahkamah Agung, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Presiden menimbulkan ketidakpastian dalam pengaturannya, sehingga perlu merangkumnya pada satu titik tertentu, baik melalui kodifikasi hukum maupun pembakuan kriteria-kriteria tertentu yang tidak mereduksi kewenangan lembaga negara yang berwenang secara konstitusional. Dalam artikel ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif (studi kepustakaan) dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach).Kata Kunci: Hakim Konstitusi, Pengaturan, Pengisian Jabata