ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA: ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA

Responsibility by corruptors who carried corruption even individually or together is very important thing if we want to against corruption and give them a deterrent effect on corruptors. In Indonesia, corruption is an extraordinary crime, so it requires extraordinary punishment. This can be seen in the legislation that provides space in punishing and eradicating state losses, namely in Regulation Number 31 of 1999 Jo. Regulation Number 20 of 2001 about Eradication of Corruption. The method used in this study is a normative juridical research method, by collecting data in a literature review by research about legal norms in regulation about corruption. This study is works to searching and looking more for regulation in the context of the Responsibility of Corruption Criminals Conducted Together. The results of the research are that corruption is carried out by a person or group of people influenced by some factors, and as a result of corrupt actions, then responsibility can be imposed on thePertanggungjawaban pidana oleh pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan secara sendiri maupun bersama-sama merupakan hal yang sangat penting dalam memberantas tindak pidana korupsi dan memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana korupsi. Di Indonesia tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa, sehingga diperlukan hukuman yang bersifat luar biasa. Hal itu dapat dilihat pada perangkat perundang-undangan yang memberikan ruang dalam menghukum dan memberantas kerugian negara, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif, yaitu dengan pengumpulan data secara studi pustaka dengan meneliti norma-norma hukum yang berlaku yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perbuatan korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk mencari dan mengkaji lebih dalam perangkat perundangan dalam konteks Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan Secara Bersama-sama. Hasil penelitian yang didapatkan adalah bahwa korupsi dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu, dan akibat dari perbuatan korupsi, maka pertanggungjawaban dapat dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana korupsi , bukan hanya yang melakukan korupsi secara sendiri-sendiri, melainkan juga yang melakukannya secara bersama-sama