KERJASAMA INDONESIA CINA DALAM BELT AND ROAD INITIATIVE ANALISA PELUANG DAN ANCAMAN UNTUK INDONESIA

Belt and Road Initiative merupakan kebijakan mega proyek pemerintah Cina di masa presiden Xi Jinping tahun 2016 yang bertujuan untuk membangun kembali jalur sutra baik jalur sutra darat maupun laut. Kebijakan ini merupakan penyempurnaan dari kebijakan dengan visi yang sama di tahun 2013 yakni kebijakan One Belt One Road (OBOR). Perubahan nama dilakukan untuk menghindari kesalahpahaman akan kata "one" dan tidak mengacu pada One China Policy. Hingga saat ini telah terdapat enam koridor jalur sutra darat yang menghubungan Cina dengan negara-negara di kawasan Asia dan Eropa melalui jalur kereta api cepat. Sejumlah pelabuhan-pelabuhan internasional di berberapa negara Asia juga telah dibangun. Total pendanaan mega proyek ini diperkirakan bernilai triliunan US Dolar.  Oleh karena itu Cina memprakarsai pembentukan Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) di tahun 2015 yang bertujuan untuk memberi bantuan pendanaan infrastruktur negara-negara anggota dan juga menyokong kebijakan Belt and Road Initiative. Total anggota AIIB hingga saat ini berjumlah 69 negara termasuk negara-negara besar seperti Inggris, Jerman, dan Perancis dan juga negara-negara miskin kawasan Afrika. Indonesia telah menyetujui kerjasama pembangunan jalur kereta api cepat Jakarta-Bandung di tahun 2016 dan mulai direalisasikan di tahun 2018. Sejumlah kritikan muncul terkait keputusan Indonesia bergabung menjadi anggota AIIB dan ikut dalam program Belt and Road Initiative. Oleh karena itu penelitian ini akan mencoba untuk menganalisa peluang Indonesia dengan melihat posisi tawarnya berdasarkan teori Geopolitik dan Alliance Transition Theory, bagaimana hubungan interdependence tercipta dan apakah ancaman seperti debt trap diplomacy itu benar adanya