This study intends to analyze the relationship between Law Number 13 of 2012 concerning the Privileges of Jogyakarta to the conditions of social and economic welfare of the Jogyakartan communities. The problem that will be analyzed is why does Act Number 13 of 2012 not yet function effectively in improving the welfare of the Jogyakartan communities. This study uses the socio-legal method. The results of this study indicate that even though the existence of Law Number 13 of 2012 received a positive response from the Jogkartan communities, it has also been implemented in a number of Jogjakarta Special Regional Regulations such as the appointment of public offices, civil service and cultural civilization, but in its failed to improve the Jogya...
Yogyakarta merupakan salah satu provinsi yang mempunyai hubungan kuat dengan sistem kepemimpinan ker...
Bentuk negara Indonesia adalah kesatuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) UUD NRI 1945, “...
Indonesia merupakan negara kesatuan yang kekuasaannya dibagi ke daerah-daerah melalui pemberian oton...
Abstract Specifically regulate the poor are expected to provide comprehensive arrangements in an eff...
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah ...
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah ...
Negara Kesatuan Republik Indonesia mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang b...
The title of this research is "Acquisition of Building Use Rights on Land After the Entry of Law N...
When the Law No. 32 of 2004 on Regional Government was passed, which was originally centralized to d...
Penelitian ini dilakukan karena adanya ketentuan mengenai pengisian jabatan dan pertanggunganjawaban...
The Republic of Indonesia recognizes and respects the local government units that are special or spe...
AbstrakPenyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2...
Abstract: This article discusses about the Islamic political jurisprudence perspective against the d...
Latar belakang masalah kebijakan ini adalah untuk membantu lanjut usia yang karena faktor usianya ma...
In the country of law, the law is one form of legal norms formulation in the life of the state. The ...
Yogyakarta merupakan salah satu provinsi yang mempunyai hubungan kuat dengan sistem kepemimpinan ker...
Bentuk negara Indonesia adalah kesatuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) UUD NRI 1945, “...
Indonesia merupakan negara kesatuan yang kekuasaannya dibagi ke daerah-daerah melalui pemberian oton...
Abstract Specifically regulate the poor are expected to provide comprehensive arrangements in an eff...
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah ...
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah ...
Negara Kesatuan Republik Indonesia mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang b...
The title of this research is "Acquisition of Building Use Rights on Land After the Entry of Law N...
When the Law No. 32 of 2004 on Regional Government was passed, which was originally centralized to d...
Penelitian ini dilakukan karena adanya ketentuan mengenai pengisian jabatan dan pertanggunganjawaban...
The Republic of Indonesia recognizes and respects the local government units that are special or spe...
AbstrakPenyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2...
Abstract: This article discusses about the Islamic political jurisprudence perspective against the d...
Latar belakang masalah kebijakan ini adalah untuk membantu lanjut usia yang karena faktor usianya ma...
In the country of law, the law is one form of legal norms formulation in the life of the state. The ...
Yogyakarta merupakan salah satu provinsi yang mempunyai hubungan kuat dengan sistem kepemimpinan ker...
Bentuk negara Indonesia adalah kesatuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) UUD NRI 1945, “...
Indonesia merupakan negara kesatuan yang kekuasaannya dibagi ke daerah-daerah melalui pemberian oton...