PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP TINGKAT KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2011 – 2017

ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak pelaksanaan desentralisasi fiskal terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat pada 14 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat selama tujuh tahun periode pelaksanaan, yaitu dari tahun 2011 – 2017. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan periode observasi 2011 – 2017 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS). Variabel yang diteliti pengaruhnya terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat adalah desentralisasi fiskal yang diproksi kedalam desentralisasi pengeluaran dan desentralisasi pendapatan, serta indeks pembangunan manusia. Teknik metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi berganda data panel dengan model regresi Fixed Effect. Data diolah menggunakan Eviews 8 dan SPSS 24. Hasil Analisis menyimpulkan bahwa desentralisasi pengeluaran berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat, desentralisasi pendapatan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat, serta indeks pembangunan manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat di 14 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat. Kata Kunci: Desentralisasi Fiskal, Desentralisasi Pendapatan, Desentralisasi Pengeluaran, Indeks Pembangunan Manusia, dan Kesejahteraan Masyarakat RINGKASANPENGARUH DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP TINGKAT KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2011 – 2017 Latar BelakangPelakasanaan desentralisasi fiskal bertujuan untuk meningkatkan kemandirian pemerintah daerah dalam mengelola daerahnya, baik itu kemandirian di bidang pengeluaran maupun di bidang pendapatan. Pada bidang pengeluaran, pemerintah daerah berupaya untuk menyediakan fasilitas dan pelayanan publik yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat sedangkan di bidang pendapatan pemerintah daerah dituntut untuk bisa menggali sumber – sumber pendapatan yang ada di daerahnya sehingga akan mengurangi pendapatan masyarakat. Pada akhirnya kedua – duanya akan memiliki pengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. PermasalahanAdapun permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:Bagaimana hubungan antara desentralisasi pengeluaran terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat?Bagaimana hubungan antara desentralisasi pendapatan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat?Bagaimana hubungan antara indeks pembangunan manusia terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat? Tujuan PenelitianUntuk mengetahui hubungan desentralisasi pengeluaran terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat.Untuk mengetahui hubungan desentralisasi pendapatan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat.Untuk mengetahui hubungan indeks pembangunan manusia terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat. Metode PenelitianPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menguji hubungan sebab akibat dalam bentuk analisis regresi berganda. Penelitian ini mengunakan data sekunder dengan jangka waktu observasi tujuh tahun (2011 – 2017). Sumber data yang digunakan diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Barat ataupun hasil publikasi dari instansi terkait. Analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda data panel dengan model regresi Fixed Effect. Pengolahan data menggunakan Eviews 8 dan SPSS 24. Hasil dan PembahasanDesentralisasi fiskal yang di proksi ke dalam desentralisasi pengeluaran dan desentralisasi pendapatan menunjukkan hasil bahwa desentralisasi pengeluaran berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat dengan koefisien 0,128069 dan nilai probabilitasnya sebesar 0,8722. Desentralisasi pendapatan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat dengan koefisien sebesar -0,000958 dan nilai probabilitasnya sebesar 0,0426 atau kurang dari taraf signifiknasi α = 5% (0,05). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat dengan koefisien 0,130169 dan nilai probabilitasnya sebesar 0,0000. Desentralisasi pengeluaran, desentralisasi pendapatan, dan IPM secara bersama – sama berpengaruh signifikan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat dengan nilai F statistik 224,4021 dan Prob (F-statistic) 0,000000. Kesimpulan dan RekomendasiKesimpulanDesentralisasi pengeluaran yang diukur melalui rasio pengeluaran pemerintah daerah terhadap pengeluaran pemerintah pusat berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat.Desentralisasi pendapatan yang diukur dengan rasio pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat.Indeks pembangunan manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat.Model Fixed Effect merupakan model yang tepat dalam mengestimasi pengaruh desentralisasi fiskal terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat.RekomendasiSkenario 1 ada kenaikan pengeluaran pemerintah daerah sebesar 10%, dibiayai 5% dari kenaikan transfer pemerintah pusat dan 5% dari kenaikan penerimaan pajak daerah, ceteris paribus. Jika skenario ini dilaksanakan maka tingkat kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat dapat ditingkatkan sebesar 0,0135%.Skenario 2 ada kenaikan pengeluaran pemerintah daerah sebesar 10% dan dibiayai sepenuhnya oleh kenaikan pajak daerah, ceteris paribus. Jika skenario ini diterapkan maka tingkat kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat dapat ditingkatkan sebesar 0,0129%.Berdasarkan hasil dari kedua skenario tersebut, maka hal yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mengambil kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah dengan berupaya meningkatkan pengeluaran yang sifatnya pada penyediaan fasilitas publik. Sedangkan untuk kebijakan desentralisasi pendapatan yaitu dengan meningkatkan besaran pungutan pajak, akan tetapi untuk mengetahui berapa persen peningkatan besaran pungutan pajak yang harus diambil oleh pemerintah daerah perlu dilakukan kajian lebih lanjut. DAFTAR PUSTAKA Arham, M. A. (2014). Kebijakan Desentralisasi Fiskal, Pergeseran Sektoral, dan Ketimpangan Antar kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia, 14(2), 1–22.Arsyad, L. (1987). EKONOMI MIKRO: Ikhtisar Teori & Soal Jawab (Kedua). Yogyakarta:BPFE.Basri, I. A. (2005). Islam dan Pembangunan ekonomi. Jakarta: Gema Insani Press.Badan Pusat Statistik Jakarta Pusat. (2012). Statistik Indonesia 2012. Jakarta Pusat: Badan Pusat StatistikBadan Pusat Statistik Jakarta Pusat. (2013). Statistik Indonesia 2013. Jakarta Pusat: Badan Pusat StatistikBadan Pusat Statistik Jakarta Pusat. (2014). Statistik Indonesia 2014. Jakarta Pusat: Badan Pusat StatistikBadan Pusat Statistik Jakarta Pusat. (2015). Statistik Indonesia 2015. Jakarta Pusat: Badan Pusat StatistikBadan Pusat Statistik Jakarta Pusat. (2016). Statistik Indonesia 2016. Jakarta Pusat: Badan Pusat StatistikBadan Pusat Statistik Jakarta Pusat. (2017). Statistik Indonesia 2017. Jakarta Pusat: Badan Pusat StatistikBadan Pusat Statistik Jakarta Pusat. (2018). Statistik Indonesia 2018. Jakarta Pusat: Badan Pusat StatistikBadan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat. (2012). Provinsi Kalimantan Barat dalam Angka Tahun 2012. Pontianak: BPS Provinsi Kalimantan BaratBadan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat. (2013). Provinsi Kalimantan Barat dalam Angka Tahun 2013. Pontianak: BPS Provinsi Kalimantan BaratBadan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat. (2014). Provinsi Kalimantan Barat dalam Angka Tahun 2014. Pontianak: BPS Provinsi Kalimantan BaratBadan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat. (2015). Provinsi Kalimantan Barat dalam Angka Tahun 2015. Pontianak: BPS Provinsi Kalimantan BaratBadan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat. (2016). Provinsi Kalimantan Barat dalam Angka Tahun 2016. Pontianak: BPS Provinsi Kalimantan BaratBadan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat. (2018). Provinsi Kalimantan Barat dalam Angka Tahun 2018. Pontianak: BPS Provinsi Kalimantan BaratBadan Pusat Statistik Kabupaten Sambas. (2017). Kabupaten Sambas Dalam Angka 2017. Sambas: BPS Kabupaten SambasBadan Pusat Statistik Kabupaten Bengkayang. (2017). Kabupaten Bengkayang Dalam Angka 2017. Bengkayang: BPS Kabupaten BengkayangBadan Pusat Statistik Kabupaten Landak. (2017). Kabupaten Landak Dalam Angka 2017. Landak: BPS Kabupaten LandakBadan Pusat Statistik Kabupaten Mempawah. (2017). Kabupaten Mempawah Dalam Angka 2017. Mempawah: BPS Kabupaten MempawahBadan Pusat Statistik Kabupaten Sanggau. (2017). Kabupaten Sanggau Dalam Angka 2017. Sanggau: BPS Kabupaten SanggauBadan Pusat Statistik Kabupaten Ketapang. (2017). Kabupaten Ketapang Dalam Angka 2017. Ketapang: BPS Kabupaten KetapangBadan Pusat Statistik Kabupaten Sintang. (2017). Kabupaten Sintang Dalam Angka 2017. Sintang: BPS Kabupaten SintangBadan Pusat Statistik Kabupaten Kapuas Hulu. (2017). Kabupaten Kapuas Hulu Dalam Angka 2017. Kapuas Hulu: BPS Kabupaten Kapuas HuluBadan Pusat Statistik Kabupaten Sekadau. (2017). Kabupaten Sekadau Dalam Angka 2017. Sekadau: BPS Kabupaten SekadauBadan Pusat Statistik Kabupaten Melawi. (2017). Kabupaten Melawi Dalam Angka 2017. Melawi: BPS Kabupaten MelawiBadan Pusat Statistik Kabupaten Kayong Utara. (2017). Kabupaten Kayong Utara Dalam Angka 2017. Kayong Utara: BPS Kabupaten Kayong UtaraBadan Pusat Statistik Kabupaten Kubu Raya. (2017). Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka 2017. Kubu Raya: BPS Kabupaten Kubu RayaBadan Pusat Statistik Kota Pontianak. (2017). Kota Pontianak Dalam Angka 2017. Pontianak: BPS Kota PontianakBadan Pusat Statistik Kota Singkawang (2017). Kota Singkawang Dalam Angka 2017. Singkawang: BPS Kota SingkawangDavoodi, & Zao, H. (1998). Fiscal decentralization and economic growth: a cross-country study. Journal of Urban Economics, 43, 244–257.Dewi, P. A. K., & Sutrisna, I. K. (2014). Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Bali. E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana, 4(1), 32–40.Due, J. M., Adelman, I., & Morris, C. T. (1975). Economic Growth and Social Equity in Developing Economies. ASA Review of Books, 1, 115. https://doi.org/10.2307/532535Dumairy. (1996). PEREKONOMIAN INDONESIA. Jakarta: Erlangga.Ebel, R. D., & Yilmaz, S. (2002). Concept of Fiscal Decentralization and World Wide Overview. World Bank Institute. Diambil dari http://www.worldbank.orgFerdinand, A. (2006). Metode Penelitian Manajemen. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.Firdaus, M. (2011). Ekonometrika Suatu Pendekatan Aplikatif (Kedua). Jakarta: PT Bumi Aksara.Gujarati, D. N. (2006). Dasar-Dasar Ekonometrika (Ketiga). Jakarta: Erlangga.Kusuma, H. (2016). Desentralisasi Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan, 9(1), 1–11.Mangkoesoebroto, G. (2013). Ekonomi Publik (Ketiga). Yogyakarta: BPFE.Martinez-Vazquez, J., & McNab, R. M. (2001). Fiscal Decentralization and Economic Growth. SSRN Electronic Journal. https://doi.org/10.2139/ssrn.259281Nachrowi, N. D., & Usman, H. (2008). Penggunaan teknik Ekonometrika. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.Nguyen, L. P., & Anwar, S. (2011). Fiscal decentralisation and economic growth in Vietnam. Journal of the Asia Pacific Economy, 16(1), 3–14. https://doi.org/10.1080/13547860.2011.539397Nurman, M. A. (2013). Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Disparitas Pendapatan Regional di Indonesia Tahun 2001-2008. Jurnal Organisasi Dan Manajemen, 9(1), 1–20.Oates, W. E. (1999). An Essay on Fiscal Federalism. Journal of Economic Literature, 37(3), 1120–1149. https://doi.org/10.1257/jel.37.3.1120Prawirosetoto, F. X. Y. (2002). Desentralisasi Fiskal di Indonesia. Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 2(2), 132–143.Prud’homme, R. (1995). THE DANGERS OF DECENTRALIZATION. The World Bank Research Observer, 10(2), 201–220. https://doi.org/10.1093/wbro/10.2.201Pujiati, A. (2008). Analisis Pertumbuhan Ekonomi di Karesidenan Semarang Era Desentralisasi Fiskal. Economic Journal of Emerging Markets, 13(2), 61–70.Putri,T.(2018). Fasilitas Sudah Lengkap, 2 Puskesmas di Kabupaten Kapuas Hulu Masih Belum dialiri Listrik. Diambil dari http://www.google.com/amp/s/lifestyle.okezone.com/amp/2018/11/30/481/1984923/fasilitas-sudah-lengkap-2-puskesmas-di-kabupaten-kapuas-hulu-masih-belum-dialiri-listrik. Pada 14 Mei 2019Sabilla, K., & Jaya, W. K. (2014). Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Per Kapita Regional di Indonesia. Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan, 15(1), 12–22.Salvatore, D. (2008). MIKROEKONOMI (Keempat). Jakarta: Erlangga.Saputra, B., & Mahmudi, M. (2012). Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat. Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia, 16(2), 185–199.Sasana, H. (2009). Peran Desentralisasi Fiskal terhadap Kinerja Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. Jurnal Ekonomi Pembangunan, 10(1), 103–124.Setiawan, M. B., & Hakim, A. (2013). Indeks Pembangunan Manusia Indonesia. Jurnal Economia, 9(1), 18–26.Simanjuntak, R. A. (2010). Desentralisasi Fiskal dan Manajemen Makroekonomi: Urgensi Suatu Grand Design di Indonesia. Prisma, 29(3), 35–57.Sitaniapessy, H. A. P. (2013). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap PDRB dan PAD. Jurnal Economia, 9(1), 38–51.Soeratno, & Arsyad, L. (2003). Metodelogi Penelitian untuk Ekonomi dan Bisnis. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.Sukirno, S. (2014). MIKROEKONOMI: Teori Pengantar (Ketiga). Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.Sulistiawati, R. (2012). Pengaruh Upah Minimum terhadap Penyerapan Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi di Indonesia. Jurnal EKSOS, 8(3), 195–211.Suliswanto, M. S. W. (2010). Pengaruh Produk Domestik Bruto (PDB) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap angka kemiskinan di Indonesia. Jurnal Ekonomi Pembangunan, 8(2), 357–366.Supriyadi, S., Delis, A., & Rahmadi, S. (2013). Analisis Desentralisasi Fiskal di Kabupaten Bungo. Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah, 1(1), 1–10.Susanto, A. A., & Halim, A. (2017). Efek Ratchet pada Anggaran Pemerintah Daerah: Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yoyakarta. Jurnal Akuntansi & Akuntabilitas Publik, 1(1), 88–96.Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2013). Pembangunan Ekonomi (Kesebelas). Jakarta: Erlangga.UNDP. (1994). Human Development Report. New York: Oxford University Press.UNDP. (2005). Fiscal Decentralisation and Poverty Reduction. UNDP Primer. Diambil dari: http://www.undpaciac.org/publications/other/undp/decentralization/fisc-decent-pov-reduc-05e.pdfWibowo, P. (2008). Mencermati Dampak Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah. Jurnal Keuangan Publik, 5(1), 55–83.Zhang, T., & Zou, H. (1998). Fiscal decentralization, public spending, and economic growth in China. Journal of Public Economics, 67, 221–240.