PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH DI BANK ASING DI INDONESIA

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apa ketentuan yang mengatur tentang izin usaha bank asing di Indonesia dan bagaimana bentuk perlindungan hukum kepada nasabah. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1. UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan tidak memberikan banyak pilihan mengenai bentuk hukum keberadaan bank asing. Bank asing yang berusaha dalam bidang bank umum hanya dapat didirikan dalam bentuk kantor cabang dari bank yang sudah ada di luar negeri atau merupakan bank campuran antara bank asing dan bank nasional yang berbadan hukum Indonesia, dan bank campuran tersebut harus berbentuk perseroan terbatas. Bank asing yang berusaha sebagai bank umum fungsinya antara lain sebagai perantara pihak-pihak yang mempunyai kelebihan dana (surplus of fund) dengan pihak-pihak yang kekurangan dan memerlukan dana (lock of funds) serta melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sector perekonomian masyarakat. 2. Pengaturan likuidasi bank terdapat dalam Pasal 37 ayat (1) UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, maka dalam hal ini Bank Indonesia dapat melakukan tindakan baik secara langsung maupun tidak langsung juga dapat dilakukan secara alternative ataupun komulatif sesuai dengan kondisi bank yang bersangkutan.  Antara nasabah dengan bank dibentuk LPS merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Fungsi badan hukum LPS untuk melindungi dana para nasabah yang disimpan di bank yang terlikuidasi, selain itu juga pemerintah menetapkan prinsip kehati-hatian yang mengharuskan pihak bank untuk selalu konsisten dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan dibidang perbankan berdasarkan profesionalisme dan itikad baik. Kata kunci: Nasabah, Bank Asing