PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERIKANAN DI PERAIRAN SULAWESI SELATAN

ABSTRAKSABIR, NIM : 004.DIH.07.2016, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perikanan di Perairan Sulawesi Selatan, dibimbing oleh H. M. Said Karim, H. Sufirman Rahman, dan H. Nasrullah Arsyad. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menganalisis dan menemukan hakikat penegakan hukum, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dan bentuk penegakan hukum yang ideal terhadap pemberantasan tindak pidana di bidang perikanan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan undang-undang perikanan dan implementasinya. Tipe penelitian ini adalah tipe penelitian hukum empiris (empire legal research) yang bersifat deskriptif dimana penelitian dilakukan di Polres Pelabuhan Makassar, Polres Pangkep dan Polres Selayar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakekat penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang perikanan belum maksimal, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah dari segi substansi meliputi undang-undang nomor 31 tahun 2004 juncto undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan yang berisi perizinan, pengawasan dan penindakan hukum, adapun bentuk penegakan hukum yang ideal dalam pemerantasan tindak pidana perikanan dalam pencegahan tindak pidana perikanan belum dapat berjalan dengan efektif, akibat kurangnya harmonisasi dan koordinasi antara penegak hukum karena pelaksanaannya masih ada ego sektoral dari masing-masing penegak hukum yaitu Kepolisian, Angkatan Laut dan Dinas Kelautan dan Perikanan.Saran / Rekomendasi adalah : 1.Disarankan kepada lembaga pembuat undang-undang dalam membuat undang-undang dapat mendengarkan aspirasi masyarakat nelayan dan pengelola perikanan.2.Disarankan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan menata ulang pengelolaan perizinan kepada pengelola perikanan.3.Disarankan untuk membentuk wadah atau forum kemitraan perikanan kepada masyarakat bersama aparat penegak hukum untuk mentaati peraturan perundang-undangan sehingga mengurangi adanya tindak pidana di bidang perikana