Harmonisasi Hukum Berdasarkan Prinsip Tata KelolaSumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

ABSTRAKRAHMAT. Harmonisasi Hukum Berdasarkan Prinsip Tata KelolaSumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.(dibimbing oleh Said Sampara,Abdul Agis, dan Hamza Baharuddin).Penelitian ini dilakukan dengan bertujuan untuk : (1) Menganalisis,menjelaskan dan menemukan taraf disharmonisasi hukum bidanglingkungan hidup; (2) Mengkaji prinsip keadilan, demokrasi, dankeberlanjutan sebagai lanasan dalam harmonisasi hukum di bidanglingkungan hidup; (3) Menganalisis dan menjelaskan konsep hukum yangideal untuk membentuk hukum lingkungan yang harmonis, berkeadilan,demokratis dan berkelanjutan.Tipe penelitian yang dilakukan untuk penulisan disertasi ini adalahpenelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal, denganmenggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahanhukum tersier, selanjutnya dengan pendekatan perundang-undangan(satatute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual aproach)menganalisis undang-undang sektoral lingkungan hidup.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Ditemukan beberapapersoalan mendasar ketidak harmonisan secara subtansi pengaturanperundang-undangan bidang lingkungan hidup dan pengelolaan sumberdaya alam; (2) Prinsip keadilan, demokrasi dan keberlanjutan dalampengelolaan sumber daya alam lingkungan hidup adalah prinsip-prinsipdalam negara hukum yang merujuk pada nilai-nilai Pancasila; (3) Untukmembentuk hukum lingkungan yang harmonis, berkeadilan, demokratisdan berkelanjutan, maka konsep kedaulatan lingkungan dalam artianterciptanya keseimbangan hak antara manusia dengan alam, denganpendekatan pulralisme hukum (legal pluralism) untuk mewujudkankeadilan lingkungan, dapat menjadi rujukan untuk membentuk normadalam peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaansumber daya alam dan lingkungan hidup.Kesimpulan peneletian ini, Hakikat Harmonisasi Hukum BidangLingkungan Hidup harus sejalan dengan prinsip Keadilan, prinsipDemokrasi dan prinsip Keberlanjutan; Terjadi disharmonisasi pengaturansubstansi, inkonsistensi (inconsistency), tumpang tindih (overlapping),ambiguitas (ambiguity), dan kontradiksi (contradiction) antara undangundangyang satu dengan lainnya; Dibutuhkan konsep baru dalampembentukan peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidupdan sumber daya alam, konsep yang penulis tawarkan ada dua yakni,ekokrasi atau kedaulatan lingkungan dan konsep pluralisme hukum