Implementasi Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia sebagai Pengacara Negara dalam Perkara Perdata (Studi di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan).

ABSTRAKUMMUL KHAIRI MASDAR. NIM: 0031.02.45.2016. Implementasi Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia sebagai Pengacara Negara dalam Perkara Perdata (Studi di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan). Dibimbing oleh : H. SUFIRMAN RAHMAN dan HASAN KADIR.Tujuan penelitian ini adalah: (1) Mengetahui dan menganalisis implementasi kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia sebagai pengacara negara dalam perkara perdata di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan; dan (2) mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia sebagai pengacara negara dalam perkara perdata di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Tipe penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan yuridis-empiris adalah penelitian yang mengkaji aturan-aturan hukum positif guna mendapatkan jawaban atas permasalahan yang ada dengan mengkaitkan dengan fakta-fakta atau fenomena-fenomena tentang efektivitas implementasi kewenangan kejaksaan Republik Indonesia sebagai pengacara negara dalam perkara perdata di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan guna terpenuhinya prasyarat ilmiah serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Implementasi kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia sebagai pengacara negara dalam perkara perdata di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan terlaksana kurang efektif, baik ditinjau dari aspek bantuan hukum, penegakan hukum, pertimbangan hukum, pelayanan hukum, maupun tindakan hukum yang lain. Faktor substansi hukum, struktur hukum, budaya hukum, pengetahuan hukum, kesadaran hukum, serta sarana dan prasarana berpengaruh signifikan terhadap implementasi kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia sebagai pengacara negara dalam perkara perdata di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan.Rekomendasi penelitian ini adalah hendaknya implementasi kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia sebagai pengacara negara dalam perkara perdata di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan lebih diefektifkan terutama yang terkait dengan aspek: bantuan hukum, penegakan hukum, pertimbangan hukum, pelayanan hukum, maupun tindakan hukum yang lain. Selanjutnya perlu memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhinya seperti struktur hukum, substansi hukum, budaya hukum, pengetahuan hukum, kesadaran hukum, serta sarana dan prasarana agar aspek bantuan hukum, pene