AKIBAT HUKUM TERHADAP PEMBATALAN AKTA PENGIKATAN JUAL BELI TANAH DI KOTA MAKASSAR

ABSTRAKDJAINABUN TUHULELE, Nomor Induk Mahasiswa : 0166.02.04.2014Akibat Hukum Terhadap Pembatalan Akta Pengikatan Jual Beli Tanah Di Kota MakassarDibimbing oleh Hj. Hikmawati Mustamin dan Ilham Abbas Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum dari pembatalan akta pengikatan jual beli tanah di Kota Makassar dan untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pembatalan akta pengikatan jual beli tanah di Kota Makassar.Tipe dalam penelitian ini merupakan pendekatan yuridis-empiris, yaitu adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif. Lokasi penelitian dalam tesis ini adalah di Kota Makassar. Provinsi Sulawesi Selatan. Populasi dalam penelitian ini adalah semua pihak yang terkait dalam proses perjanjian pengikatan jual beli tanah di Kota Makassar. Untuk itu akan diambil sampel dari populasi secara purposive sampling. Sehingga ditetapkan sebagai sampel yaitu 5 (lima) orang Notaris/PPAT di Makassar dan 5 (lima) orang penjual dan pembeli dan Pengadilan Negeri Makassar.Hasil penelitian menjelaskan bahwa akibat hukum dari pembatalan akta pengikatan jual beli tanah di kota Makassar kurang efektif. Para pihak diharuskan memenuhi kewajibannya terlebih dahulu sebagaimana yang telah diperjanjikan. Selanjutnya pembatalan perjanjian menyebabkan penghentian suatu perikatan dan membawa segala sesuatu kembali seperti semula, seolah-olah tidak pernah ada suatu perikatan. Demikian juga halnya dengan pembatalan perjanjian jual beli, para pihak wajib mengembalikan apa yang telah diterimanya selama jual beli berlangsung. Di samping itu, KUHPerdata juga memberikan ruang bagi pihak yang menderita kerugian untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, sehingga menjamin adanya kepastian hukum yang diperoleh dari para pihak yang melakukan perjanjian. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pembatalan akta pengikatan jual beli tanah di kota Makassar, antara lain : Faktor Substansi Hukum, Faktor Struktur Hukum, Faktor Budaya Hukum Masyarakat dan Faktor Sarana dan Fasilitas.Saran dari penulis bahwa pembuatan perjanjian pengikatan jual beli tanah untuk dilakukan dalam suatu akta otentik yang dibuat dihadapan notaris/PPAT. Kepada penghadap maupun notari/PPAT yang melakukan perbuatan melanggar hukum dalam pembuatan akta notaris/PPAT demi untuk kepentingan dirinya layak untuk mengganti kerugian yang ditimbulkannya tersebut dan juga harus diberikan hukuman yang sepantasnya, baik secara perdata maupun pidana. Di samping itu notaris/PPAT pun sekiranya perlu bersikap hati-hati dan waspada dalam meneliti dan memeriksa surat-surat dan dokumen-dokumen yang diberikan para pihak yang menghadap.