KEDUDUKANMAHKAMAHKEHORMATANDEWAN BERDASARKAN UU NO.2TAHUN 2018 PERUBAHAN KEDUAUU NO.17 TAHUN 2014 TENTANG MPR,DPR,DPD, DAN DPRD

ABSTRAKAAN MUHAMMAD ROZAK. NIM. 0190.02.38.2013. Kedudukan Mahkamah Kehormatan Dewan Dalam Sistem Parlemen Di Indonesia. Dibimbing Oleh: H. LA ODE HUSEN dan H. SAID SAMPARA.Tujuan penelitian ini adalah: (1)Untukmengetahui dan Menganalisis Kedudukan Mahkamah KehormatanDewan(MKD) dalam Menegakkan Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Berdasarkan UU No. 2 Tahun 2018 Perubahan Kedua Atas UU No. 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. (2) Untuk Mengetahui dan Menganalisis Tugas dan Wewenang Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Berdasarkan UU No. 2 Tahun 2018 Perubahan Kedua Atas UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD.Penelitian ini merupakan: penelitian yang bersifat normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Berdasarkan hasil penelitian dengan melakukan perbandingan (comparation) antara pengaturan tentang MKD dalam UU No. 2 Tahun 2018 Perubahan Kedua atas UU No.17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD dengan beberapa pola pengaturan Lembaga penegak etik pada lembaga negara lain, peneliti menemukan beberapa perbedaan yang menunjukkan bahwa ketidaksesuaian pada struktur kelembagaan dari MKD.Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: Kedudukan MKD berdasarkan UU No. 2 Tahun 2018 Perubahan Kedua Atas UU No. 17 Tahun 2014 tentang MD3 dijelaskan secara eksplisit di dalam Pasal 119, yang menyebutkan bahwa Majelis Kehormatan Dewan adalah suatu lembaga yang dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap serta memiliki tugas dan fungsi untuk menjaga dan menegakkankehormatanserta keluhuran martabat DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat. Mahkamah Kehormatan Dewan bertugas menjaga serta menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat. Mahkamah Kehormatan Dewan adalah lembaga yang sangat penting kedudukannya dalam rangka menjaga marwah dan martabat dari anggota parlemen Indonesia, yang dibentuk sebagai alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap.Rekomendasi penelitian ini adalah Untuk masa depan dibutuhkan suatu Reformasi Etik dan Etika Terapan yang menyebar di seluruh institusi negara. Sebagai langkah penyempurnaan, berdasarkan pengalaman praktek Badan Kehormatan DPRRI maka dalam masa-masa mendatang di perlukan penyempurnaan suatu aturan formil yang jauh lebih rinci yaitu Tata Beracara Mahkamah Kehormatan dewan DPRRI yang sepenuhny