Kedudukan agama dan Politik Hukum Pancasila dalam Ketatanegaraan Indonesia,

ABSTRAKAlwiyah Sakti Ramdhon Syah Rakia, 0008.0244.2016. Kedudukan agama dan Politik Hukum Pancasila dalam Ketatanegaraan Indonesia, dibimbing oleh H. Hamza Baharuddin dan H.M Kamal Hidjaz.Tujuan penelitian ini untuk menganalisis bagaimana kedudukan agama dan politik hukum Pancasila dalam ketatanegaraan Indonesia dan implikasinya terhadap kebebasan beragama dalam konteks Negra Hukum Pancasila, serta pengakuan dan perlindungan hukum terhadap agama dan keberqagamaan dalam ketatanegaraan indonesia. Pasal 29 ayat (1) negara berdasarkan Ketuhanan, dan ayat (2) bahwa Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk Indonesia memeluk dan beribadat sesuai keyakinannya.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-yuridis yang mengacu pada norma hukum peraturan perundang-undangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif-analitis.Hasil penelitian ini menunjukan kedudukan agama dalam ketatanegaraan Indonesia, bahwa Indonesia bukanlah negara sekuler dan bukan pula negara agama tetapi menghormati keberadaan agama. Terhadap pengakuan dan perlindungan hukum umat beragama, berdasarkan Penjelasan Pasal 1 UU Nomor 1/PNPS/ Tahun 1965 menyebutkan adanya perlindungan hukum terhadap agama-agama resmi yang dianut penduduk Indonesia (Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha, Kong Hu Chu) juga aliran kepercayaan lainnya sepanjang tunduk terhadap Konstitusi dan Peraturan Perundang-undangan. Namun demikian, dalam Negara Hukum Indonesia masih ditemukan adanya intervensi terhadap agama dan keberagamaan dalam bentuk eigenritching oleh masyarakat bahkan onrechtsmatig overheidsdaad oleh pemerintah.Perlu kajian lebih komprehensif terhadap masalah ini oleh karena dalam Negara Hukum segala sesuatu mesti diselesaikan dengan hukum, dengan pertimbangan bahwa daulat utama dalam suatu Negara Hukum bukan hanya ada pada wibawa hukum itu sendiri tetapi juga terhadap kedaulatan rakyat, khususnya masalah HAM