AKIBAT HUKUM PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974(Studi Di Pengadilan Agama Gowa)

ABSTRAKAbdul Jamil, NIM: 0032 02 43 2015, Akibat Hukum Perkawinan Di bawah Umur Di Tinjau dari Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 (Study Di Pengadilan Agama Gowa). atas bimbingan Bapak H. Syahruddin Nawi, dan Bapak H. Sufirman RahmanPenelitian ini dilakukan dengan bertujuan untuk: (1) mengetahui dan menganalisis Akibat hukum terjadinya perkawinan di bawah umur dan (2) faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan di bawah umur di kabupaten Gowa.Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan mengamati terjadinya perkawinan di bawah umur serta akibat hukumnya ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta faktor-faktor yang mempengaruhinya diwilayah pengadilan Agama Gowa.Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kuantitatif yang penggunaanya lebih terarah pada data primer, yaitu data yang diperoleh dari responden melalui wawancara maupun kuesioner dengan aparat peradilan dalam lingkungan Agama Gowa dan beberapa imam-imam kelurahan setempat serta tokoh-tokoh agama diwilayah penelitian yang menjadi sumber data peneliti yang berkaitan akibat hukum Perkawinan di bawah Umur yang terjadi di Kabupaten Gowa.Hasil dari penelitian penulis mendapatkan bahwa perkawinan di bawah umur masih sering terjadi di Kabupaten Gowa, yang disebabkan karena banyaknya calon kedua mempelai atau pasangan suami istri yang melakukan manipulasi umur perkawinan untuk melangsungkan perkawinan dan masih kentalnya adat kebiasaan masyarkat dalam hal perjodohan ketika sudah dianggap dewasa sebagai akibat hukum terjadinya perkawinan dibawah umur di Kabupaten Gowa mengakibatkan perselisihan paham, percekcokan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga menimbulkan akibat hukum terjadinya perkawinan di bawah umur yang pada akhirnya berujung pada suatu perceraian, dimana ada 3 faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan di bawah umur yakni faktor pengetahuan hukum, faktor budaya hukum, faktor kesadaran hukum. Terjadinya perkawinan di bawah umur tersebut lebih disebabkan karena pelaksanaan perkawinan tidak lagi berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 serta peraturan pelaksanaannya tentang perkawinan. Adapun faktor yang mendominasi adalah faktor kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah sehingga pelaksanaan dan penegakkan hukum tentang perkawinan kurang optimal.Adapun sebagai saran diperlukan suatu upaya untuk mensosialisasikan kepada masyarakat melalui penyuluhan hukum, dan melalui mas madia yan