Analisis Hukum Terhadap Pembatalan SertifikatHak Milik Atas Tanah Perorangan Di lingkup Kantor Pertanahan KotaMakassar Ditinjau Dari Permen Agraria Nomor 9 Tahun 1999

ABSTRAKTRI EKA SAPUTRA. Analisis Hukum Terhadap Pembatalan SertifikatHak Milik Atas Tanah Perorangan Di lingkup Kantor Pertanahan KotaMakassar Ditinjau Dari Permen Agraria Nomor 9 Tahun 1999 (dibimbingoleh Syamsuddin Pasamai dan Hasan Kadir).Penelitian bertujuan untuk : 1) Untuk mengetahui pelaksanaanpembatalan sertifikat hak milik atas tanah di Lingkup Kantor PertanahanKota Makassar, dan 2) Untuk mengetahui dan menjelaskan status hukumhak milik atas tanah yang sertifikatnya dibatalkan oleh Badan PertanahanKota Makassar.Tipe penelitian ini adalah sosiologis atau empiris yuridis, data yangdiperoleh penulis dari studi dokumen maupun wawancara dengan pihakyang berkepentingan dalam hal ini pihak Kantor Wilayah BadanPertanahan, Pengadilan Tata Usaha Negara Kota Makassar kemudiandilakukan analisis deskriptif kualitatif.Hasil Penelitian penulis mendapatkan bahwa : dalam pelaksanaanpembatalan sertifikat hak milik atas tanah. Badan Pertanahanmelaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan terutama dalamperumusan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian danpenanganan sengketa dan perkara pertanahan. Ditetapkannya PeraturanMenteri Agraria Nomor 11 Tahun 2016 tentang penyelesaian kasuspertanahan klasifikasi penanganan pembatalan sertifikat hak milik atastanah terbagai menjadi dua yaitu pembatalan sertifikat terkait sengketa,konflik dan berdasarkan putusan pengadilan. Pembatalan sertifikat terkaitsengketa, konflik objek sengketanya pada cacad prosedur sedangkanpembatalan sertifikat berdasarkan putusan pengadilan objek sengketanyapada seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannyadirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara. Pemberian keputusanpembatalan sertifikat hak milik atas tanah menjadi wewenang BadanPertanahan baik berdasarkan cacad prosedur maupun berdasarkanputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Statushukum tanah yang sertipikatnya dibatalkan karena cacad prosedur sertaberdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukumtetap mengenai hak kepemilikannya tidak serta merta menjadi hapusdengan diterbitkannya keputusan pembatalan sertipikat hak atas tanahkarena cacat prosedur.Direkomendasikan bahwa ada itikad baik dari pemohon serta BadanPertanahan dalam hal pelaksanaan pemberian keputusan sertifikat hakmilik atas tanah dapat menunjukan serta menganalisis data yuridis dandata fisik, sehingga tidak akan ditemukan cacad prosedur dalampenerbitan sertifikat. Dan pemegang hak atas tanah yang sertifikatnyadibatalkan, dapat menempuh upaya penyelesaian secara damai denganpihak-pihak yang berkepentingan.vii