Perlindungan Hukum Bagi Pejabat Lelang Dalam Lelang Eksekusi Hak Tanggungan

ABSTRAKMUHIDDIN, NIM 0161.02.41-2014. Perlindungan Hukum Bagi Pejabat Lelang Dalam Lelang Eksekusi Hak Tanggungan, (Dibimbing oleh Sufirman Rahman dan Hamza Baharuddin).Penelitian ini bertujuan untuk : (1) Untuk mengetahui faktor-faktor atau hal-hal apa saja yang dapat menyebabkan timbulnya gugatan terkait Lelang Eksekusi Hak Tanggungan; (2) Untuk mengetahui sejauh mana perlindungan hukum yang diberikan kepada Pejabat Lelang apabila kemudian Pejabat Lelang digugat oleh pihak-pihak yang merasa keberatan dengan pelaksanaan lelang eksekusi Hak Tanggungan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris atau kualitatif dimana data primer yang diperoleh berasal dari kuesioner dan wawancara dari para responden yang berkompeten sedangkan data sekunder diperoleh dari kepustakaan, laporan-laporan, dokumen-dokumen, dan data-data tidak langsung lainnya.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) faktor-faktor yang menyebabkan debitor menggugat Pejabat Lelang terkait dengan lelang eksekusi Hak Tanggungan disebabkan oleh karena: debitor belum cedera janji/wanprestasi, lelang tidak sesuai dengan prosedur hukum dan harga limit lelang yang merugikan debitor; (2) Apabila Pejabat Lelang digugat, maka Pejabat Lelang akan mendapatkan perlindungan hukum berupa bantuan hukum dari Kementerian Keuangan yang meliputi: yang mengarah pada proses pengadilan, sedang dalam proses pengadilan, dan setelah adanya putusan pengadilan.Rekomendasi penulis mengingat Pejabat Lelang dalam profesinya sangat rentan berpotensi menimbulkan gugatan, maka Pejabat Lelang : (1) lebih menerapkan prinsip kehati-hatian dan ketelitian serta senantiasa berpegang pada koridor prosedur hukum yang berlaku; (2) berperan aktif memberikan himbauan kepada pihak kreditor bahwa penjualan barang jaminan hutang melalui lelang eksekusi Hak Tanggungan sebaiknya bukan merupakan jalan terakhir yang ditempuh oleh pihak kreditor, karena berdasarkan Undang-undang Hak Tanggungan dimungkinkan untuk dilakukan penjualan secara dibawah tangan, sehingga dengan cara non eksekusi seperti ini diharapkan mampu meminimalisir timbulnya gugatan